Berita Surabaya

BREAKING NEWS - PPDB SMA 2019 Ditutup Sementara, Begini Penjelasan Dindik Jatim

Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono memutuskan untuk menuruti permintaan masyarakat dengan menutup sementara PPDB SMA/SMK negeri per siang ini.

Penulis: Sulvi Sofiana | Editor: irwan sy
TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti
Unjuk rasa para wali murid di depan Gedung Grahadi yang menolak sistem zonasi PPDB SMA 

"Kalo masalah jarak, orangtua sudah memikirkan dari mulai biayanya sampai antarnya bagaimana," ujarnya.

Sementara Kepala Dindik Surabaya, Ikhsan, meminta sepuluh orang sebagai perwakilan massa untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas berbagai keluhan tersebut.

Sampai berita ini ditayangkan, perwakilan orangtua siswa dengan Kepala Dindik Surabaya masih melakukan pertemuan.

Protes orangtua terkait sistem zonasi PPDB juga dilakukan sehari sebelumnya.

Ratusan Orangtua saat mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Rabu (19/6/2019).
Ratusan Orangtua saat mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Rabu (19/6/2019). (TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra)

Hal ini terlihat dari puluhan orangtua yang berkumpul di Cabang Dindik Jatim Wilayah Sidoarjo Surabaya, Selasa (18/6/2019).

Salah satu orangtua, Fanda Ismawati, mengungkapkan sejak Senin (17/6/2019) dirinya sudah berupaya mencabut berkas pendaftaran online anaknya.

Pasalnya anaknya sudah tersisihkan dari jalur zonasi PPDB SMA Negeri setelah 3 jam mendaftar pada pukul 02.00 WIB dini hari.

"Anak saya down, dengan NUN 363,0 milih pilihan pertama terdekat di SMAN 16 Surabaya dengan jarak satu kilometer dari rumah sudah tersisih.

Bahkan, pilihan sekolah kedua dengan jarak 3 kilometer juga sudah tersisih," keluh Fanda pada SURYA.co.id, Selasa (18/6/2019).

Sayangnya, ia tidak bisa melakukan pencabutan berkas, padahal ia berharap bisa mendaftar di SMK negeri.

Meskipun telah mendapat jawaban tidak bisa mencabut berkas, Fanda dan sejumlah orangtua terus berdatangan ke Cabdin Dindik Jatim Kota Surabaya.

Sayangnya, Fanda dan sejunlah orangtua tidak bisa bertemu dengan kepala Cabang Dinas maupun Kepala Dindik Jatim.

"Saya mintanya zonasi jarak itu kuotanya 20 persen saja, nilai 50 persen untuk anak dengan NUN bagus. Jadi bisa lebih banyak peluang anak saya masuk sekolah negeri,"ungkapnya.

Ucapan Fanda ini diamini orangtua lain yang merasa sistem zonasi tidak bisa memfasilitasi anak mereka dengan NUN tinggi.

"Kalau bisa ada pencabutan dan pembatalan, jadi bisa langsung daftar SMK negeri, karena ada SMK deket di rumah juga. Kalau sekarang PIN-nya paten tak bisa dibatalkan.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved