Panglima TNI Deteksi akan Ada Penyerangan Kantor KPU, Marsekal Hadi Tjahjanto Perintahkan ini

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mendeteksi akan ada aksi ujuk rasa hingga penyerangan pada kantor-kantor penyelenggara Pemilu 2019, mulai Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Mereka terprovokasi dan pembentukan opini oleh pihak-pihak yang tidak menerima hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019.

Karena itu Panglima TNI menegaskan, pihaknya akan melaksanakann deteksi dini cegah dini, temu cepat, dan lapor cepat setiap ada perkembangan situasi.

• DETIK-DETIK Polisi Cegat  Kivlan Zen di Bandara saat akan Pergi ke Luar Negeri, Diduga Makar

TNI bersama Polri juga melakukan patroli bersama di wilayah-wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Terhadap hal-hal yang menonjol yang terjadi di wilayah. TNI juga terus melakukan patroli bersama Polri dalam rangka cipta kondisi wilayah," kata Hadi saat rapat kerja terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2019).

• Hasil Real Count KPU, 4 Menteri Jokowi Gagal Lolos ke Senayan, Puan Maharani Mulus

• Gatot Nurmantyo Bongkar Bukti Kebohongan Rekaman Suara yang Catut Fotonya, Simpel Aja, Katanya

• Balasan Menohok Menteri Susi Saat Dibilang Jabatannya Akan Ditenggelamkan, Cuma Tulis 2 Kata

Hasil REAL COUNT KPU Pilpres di MADURA - Skor Akhir 3:1 Duel Prabowo Vs Jokowi, Ini Hasil Lengkapnya

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, ada indikasi provokasi dan pembentukan opini oleh pihak-pihak yang tidak menerima hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019.

"Terdapat indikasi tidak menerima hasil penghitungan suara ke KPU dan provokasi serta upaya cipta opini melalui media sosial masih gencar," ujar Hadi.

Selain itu, lanjut Hadi, ada tudingan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, proses penghitungan hingga penetapan hasil pemilu.

Hadi memprediksi, jika situasi tersebut terus berlangsung, maka akan memunculkan aksi unjuk rasa bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu.

"Akibat dari keberatan tersebut dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, yang sudah kami prediksi," kata dia.

Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana, perwakilan Menko Polhukam dan perwakilan Jaksa Agung.

• Dengar Ucapan & Harapan Anak Muzdalifah saat Melihat Fadel Islami Tidur di Pangkuan Ibunya

• Foto Misterius Nia Ramadhani soal Tangan Memegang Rokok Terpecahkan, Perhatikan Tanda Panah

VIDEO VIRAL Geng Motor Bersenjata Tebar Teror & Bikin Resah, Polisi Turun Tangan, ini 7 Orangnya!

Buntut Cuitan Rizal Ramli, TNI AD Buru Letkol Pemasok Info Hoaks

Baca: Ahmad Dhani Bakal Menulis Surat Kedua Untuk Wiranto dan Hendropriyono

Cuitan Rizal Ramli tentang tentara berpangkat Letnan Kolonel TNI Angkatan Darat yang diunggah di Twitter pribadinya, berbuntut panjang.

TNI AD menegaskan, 'kicauan' itu hoaks sekaligus mencemarkan nama baik institusinya.

Salah satu tokoh pendukung capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengunggah cuitannya, Minggu (5/5/2019) sore.

"Barusan belanja buah di supermaket. Didatangi ibu2 dan bapak yg saya tidak kenal. Ibu2 katakan, "Pak Ramli harus bicara lebih keras, ini sudah ndak benar!

Kemudian datang seorang LetKol AD, "Pak ini sudah kebangetan, laporan2 Babinsa PS sudah menang. Bahkan di komplex Paspamres!"

Rupanya, bagian akhir dari unggahan itu membuat TNI AD angkat bicara.

Senin (6/5/2019) siang, Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa sengaja menggelar temu wartawan singkat di kantornya.

Pertama, Andika menegaskan bahwa TNI AD atau Babinsa tak memiliki data perolehan suara Pemilu 2019 di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti yang dikatakan Rizal tersebut.

"Tidak benar bahwa TNI AD atau Babinsa memiliki data atau hasil Pemilu. Karena kami tidak ditugaskan mendata (hasil Pemilu 2019)," ujar Andika.

Bahkan, personel TNI yang ditugaskan membantu pengamanan pemungutan suara tidak diperkenankan masuk ke dalam TPS, melainkan berada di sekitar saja.

Personel TNI masuk TPS apabila diminta oleh penyelenggara Pemilu setempat maupun unsur kepolisian.

Itu pun terjadi hanya pada situasi tertentu saja.

Misalnya, pada situasi yang membutuhkan keberadaan personel TNI.

"Jadi, tugas TNI AD sebagaimana yang ditugaskan Mabes TNI hanyalah pengamanan. Mulai dari masa kampanye, distribusi logistik, ketika pelaksanaan dan sampai selesainya nanti. Tugas kami purely pengamanan," lanjut dia.

Andika menilai, pernyataan Rizal tersebut agak aneh.

Sebab, hingga saat ini saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan perolehan suara berjenjang.

Lantas, bagaimana mungkin TNI AD dibilang sudah mempunyai hasil Pemilu, sedangkan KPU saja belum?

"Apalagi jika dibilang kami memiliki formulir C1. Tidak ada seperti itu ya," ujar Andika.

Meski demikian, Andika memastikan bahwa pihaknya tak akan membawa Rizal ke ranah hukum.

TNI AD hanya meminta publik menyadari betul bahwa unggahan Rizal tersebut merupakan kabar bohong alias hoaks sehingga tidak patut dijadikan referensi.

"Satu-satunya harapan kami ini adalah, mohon (publik) tidak digunakan itu, itu datanya bohong. Itu kan menimbulkan persepsi seolah-olah TNI AD tidak netral. Siapa yang merugi? Saya yang rugi," ujar Andika.

TNI AD akan menelusuri siapa personel TNI berpangkat Letnan Kolonel TNI AD yang disebut Rizal itu.

"Secara internal, kami pasti akan melakukan pemeriksaan terhadap yang diduga, apa dia Letkol AD atau pangkat lainnya dan kesatuan lain kita belum tahu," ujar Andika.

"Intinya, kami akan memproses hukum si pemberi informasi bohong (Letkol TNI AD) kepada salah satu tokoh bangsa. Kalau benar dia begitu, pasti akan kami proses," lanjut dia.

Andika sudah memerintahkan Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD dan Direktur Hukum TNI AD untuk menelusuri siapa Letkol TNI AD yang disebutkan Rizal di dalam unggahan Twitter-nya itu.

Saat ini, tim penyelidikan disebut-sebut sudah mulai berjalan.

Saat ditanya dari mana TNI AD akan memulai penelusurannya mencari si Letkol, Andika tidak mau menjawab rinci.

"Tak bisa kita buka. Tapi kami punya unsur pengamanan, kemudian Danpuspom, sebagai penyidik dalam sistem hukum militer. Mereka masing-masing akan bergerak mencari informasi," ujar Andika.

Ia sekaligus meminta apabila ada masyarakat yang mengetahui perihal informasi itu, maka diharapkan segera melaporkannya ke TNI AD.

Menurut Andika, memproses si Letkol jauh lebih penting daripada melaporkan Rizal ke kepolisian.

Sebab, informasi yang dikatakan Letkol kepada Rizal adalah berita bohong dan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa TNI AD tidak netral dalam Pemilu 2019.

"Itu merupakan berita bohong yang membuat nama institusi kami tercemar," ujar mantan Panglima Komando Strategis TNI AD itu.

Kompas.com berusaha menghubungi Rizal Ramli.

Namun tidak kunjung direspons oleh mantan Menteri Koordinator Maritim tersebut.

• Terungkap Seleksi Berat Kopassus yang Bikin 3900 Prajurit Tak Lulus, Ada yang Protes & Menembak

• Gatot Nurmantyo Komentari Sosok Panglima TNI hingga Menko Polhukam Saat ini, Mahfud MD Disebut-sebut

• 6 Aktor Tampan Bollywood yang Berpuasa Ramadhan, Ada Suami Artis Cantik yang Beda Keyakinan

• Syahrini Sibuk Lakukan ini dengan Reino Barack di Ramadan 1440 H, Luna Maya Malah Beri Pesan Hangat

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Panglima TNI: Ada Provokasi dan Cipta Opini oleh Pihak yang Tak Terima Hasil Pemilu",  dan "Buntut Cuitan Rizal Ramli, TNI AD Buru Letkol Pemasok Info Hoaks