Jika Pakde Karwo Pindah Parpol, Pengamat Sebut Dua Pihak ini akan Rugi, berikut Alasannya

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menyebut berbagai kerugian yang akan didapat andai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jatim, Soekarwo berpindah partai.

Kerugian tersebut bukan hanya akan dirasakan oleh partai Demokrat secara kelembagaan, namun juga Pakde Karwo secara pribadi.

"Saya melihat lebih banyak ruginya. Baik untuk Demokrat, maupun Pakde Karwo," kata Surokim kepada Surya.co.id, Minggu (12/8/2018).

Pertama, bagi Partai Demokrat. Perpindahan kader di partai ini menandakan bahwa kaderisasi di partai ini tidak berjalan optimal.

"Fenomena pindah partai itu tidak elok. Apalagi, kalau proses pindah partai ini menjadi massal tentu akan merusak kestabilan di internal partai," kata Surokim.

"Juga membuktikan bahwa kaderisasi di internal partai itu menjadi tidak ada gunanya," lanjut pria yang juga menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Bahasa UTM ini.

Kedua, Partai Demokrat juga terancam kehilangan suara yang salah satu basis potensi suaranya berada di Jawa Timur. Mengingat, Jawa Timur memiliki 8 persen dari total suara nasional.

"Apalagi, Jatim menjadi barometer electoral nasional. Kalau Demokrat masih ingin dua digit perolehan nasional, maka harus memperhitungkan Jatim," katanya.

Menurutnya, saat ini poros Jatim hanya tinggal dua kutub.

Yakni, poros Pakde Karwo sebagai Gubernur Jawa Timur petahana dan poros Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim terpilih.

Apalagi, sebelumnya Demokrat juga telah kehilangan figur potensial, yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi atau yang biasa dipanggil Tuanku Guru Bajang (TGB).

"Fenomena pindah partai itu tidak baik dalam citra tatanan politik kita. Setelah kehilangan TGB, akan semakin rugi kalau kehilangan Pakde Karwo," ujarnya.

Tidak hanya Demokrat, Pakde Karwo juga akan rugi.

Sebab, hal ini mengingat momentum perpindahan yang tidak tepat. "Kader yang pindah parpol, akan mendapatkan citra negatif," kata Surokim.

Menurutnya, tidak mudah membangun intensif electoral di partai yang berbeda dalam waktu yang relatif singkat. Untuk diketahui, pemilu menyisakan kurang dari delapan bulan.