Pilkada Masih Jauh, Golkar Sudah Pasang Banner Bakal Calon Gubernur dari Partainya

SURYA.co.id | SURABAYA - Meskipun Pilkada masih berlangsung pertengahan tahun depan, beberapa partai terus melakukan tahapan sosialisasi calon.

Satu di antaranya adalah Partai Golkar yang memasang foto lima figur bakal calon gubernur yang mendaftar di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di sejumlah jalan protokol di Jawa Timur.

Dari pantauan Surya, banner ini berukuran lapang dengan panjang sekitar lima meter dan lebar tiga meter.

Di bagian atas banner, terpampang gambar logo Golkar dengan Beringinnya yang menonjol lengkap dengan tulisan panjang "Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur".

Di bawah tulisan ini, berderet lima figur calon gubernur yang mendaftar di Golkar.

Dari kiri, ada Saifulah Yusuf (Wakil Gubernur Jatim), Kombes (Pol) Syafin (Perwira polisi), Nurwiyatno (Kepala Inspektorat Jatim), Mayjend (Purn) Istu Hari Subagio (mantan Pangdam I/Bukit Barisan), hingga Ridwan Hisjam ( Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar).

Sebagai keterangan akhir, di bagian bawah terdapat tulisan "Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 dari Partai Golkar", yang seluruhnya merupakan huruf kapital.

Ketua Harian DPD Golkar Jatim, Freddy Poernomo, mengungkap alasan pihaknya memasang banner ini.

"Ini merupakan komitmen kami yang ingin memberikan fasilitas kepada bacagub yang mendaftar di partai kami," tandas Freddy kepada Surya, Selasa (5/9/2017).

"Fasilitas yang kami berikan adalah dengan membantu proses sosialisasi para figur," ujarnya.

Tahapan sosialisasi ini diharapkan akan sekaligus meningkatkan popularitas sekaligus elektabilitas masing-masing calon.

"Kami menyebar spanduk sosialisasi ini di 38 kabupaten dan kota di Jatim," ujar Freddy.

"Sembari kami melakukan tahapan sosialisasi, kami juga menyurvei mereka. Dari situ, kita bisa melihat antusias masyarakat terhadap figur-figur ini," ujar pria yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD Jatim ini.

Yang mana, hasil survei tersebut akan menjadi bekal pihaknya memberikan pertimbangan kepada pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Selain survei, para calon nantinya juga diwajibkan untuk memaparkan visi dan misinya. Hasil dari proses inilah yang nantinya kami akan laporkan kepada DPP," tegasnya.