VIDEO - NPHD Untuk Anggaran Pilkada Jatim Akhirnya Resmi Ditandatangani

SURYA.co.id | SURABAYA - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan pilkada Jatim 2018 akhirnya resmi ditandatangani, Rabu (30/8/2017).

Proses penandatanganan dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito dan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Banwaslu) Jatim, Sufyanto.

Di sisi lain, pihak pemerintah provinsi Jatim ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Anom Surahno.

Berdasarkan penjelasan Anom, anggaran yang disetujui dalam hibah tersebut sebesar Rp817,2 miliar untuk pembiayaan KPU Provinsi Jatim.

Sedangkan untuk Banwaslu Provinsi Jatim, pemrov menganggarkan sebesar Rp163,2 miliar.

"Proses pencairan tersebut akan dilakukan dua kali. Yakni, Yakni, anggaran untuk tahun anggaran 2017 dan 2018," ujar Anom usai proses penandatanganan di kantor KPU Jatim, Rabu (30/8/2017).

Untuk termin pertama, anggaran yang dicairkan untuk KPU Jatim sebesar Rp119 miliar, sedangkan untuk Banwaslu sebesar Rp51,4 miliar.

"Sedangkan sisanya akan dibayarkan untuk termin kedua," jelasnya mengacu pada NPHD dengan nomor surat 131/464/011.2/2017, serta nomor 14/PR.07-SPJ/35/KPUProv/VIII/2017 tersebut.

Usai penandatanganan tersebut, proses mekanisme pencairan anggaran berikutnya adalah pembuatan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (RPDHL).

"Proses pengajuan tersebut bisa dilakukan secepatnya. Selanjutnya, anggaran akan bisa digunakan maksimal dua pekan setelah pengajuan oleh KPU," jelas Anom.

Sebelumnya, proses penandatangan tersebut sempat terkatung-katung selama dua bulan dari target pencairan awal akibat adanya perbedaan persepsi antara KPU dan Pemrov terkait pihak yang diwajibkan untuk menandatangani naskah tersebut.

Pihak pemrov bersikukuh bahwa penandatangan bisa dilakukan bukan oleh Gubernur, melainkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini adalah Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Dfaerah yang dijabat Anom Surahno.

Hal ini mengacu pada UU no 17 tahun 2003.

Sementara itu, pihak KPU menilai bahwa NPHD seharusnya ditandatangani oleh Gubernur.

Hal ini mengacu pada Permendagri Nomor 44 tahun 2015.