Berita Mojokerto
81 Ribu Warga Kota Mojokerto Masih Belum Punya BPJS
"Maka dari itu, kami menargetkan pada 2019 warga Kota Mojokerto sudah harus memiliki kartu BPJS. Karena saat ini, baru sekira 60-70 persen yang mempun
Penulis: Sudharma Adi | Editor: Yoni
lihat foto
SURYA.co.id | MOJOKERTO - Pemkot Mojokerto perlu lebih kerja keras dalam penanganan kesehatan warga lewat Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan.
Itu tak lepas dari masih banyaknya warga Kota Mojokerto yang belum memiliki BPJS atau mencapai 81 ribu orang.
Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus menegaskan, sesuai dengan kebijakan di bidang kesehatan, maka pemkot berusaha memberi jaminan kesehatan kepada warga lewat program BPJS, sesuai amanat UU.
"Maka dari itu, kami menargetkan pada 2019 warga Kota Mojokerto sudah harus memiliki kartu BPJS. Karena saat ini, baru sekira 60-70 persen yang mempunyai kartu BPJS," tuturnya kepada wartawan usai meresmikan kantor Dinkes Kota Mojokerto kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Kamis (5/1/2016).
Dijelaskan, dengan perkiraan 70 persen, maka masih ada 81 ribu dari total 141.313 warga Kota Mojokerto yang belum punya kartu BPJS Kesehatan. Tentunya, itu akan menjadi pekerjaan rumah (PR) pemkot.
Namun, selama ini pemkot memang tak bekerja sendiri agar warga memiliki BPJS, karena dibantu pemerintah pusat dan provinsi.
"Target akhir atau total coverage nantinya semua warga kota punya kartu BPJS. Lalu ukuran total menurut pemerintah pusat minimal 70 persen warga sudah memiliki BPJS. Namun kami berjuang agar semua warga punya BPJS," katanya.
Dia berharap, BPJS Kesehatan nantinya harus bisa mencakup semua penyakit tanpa kecuali. Sedangkan untuk alokasi anggaran kesehatan, dia menegaskan tak ada masalah karena sudah melebihi batas target, atau 23 persen dari APBD.
"Yang jadi perhatian kami adalah pendidikan dan kesehatan. Seperti untuk Dinkes, tentu wajib melaksanakan dan memiliki target yakni angka kesakitan menurun, kematian bayi menurun, ibu melahirkan, penyakit menular dan tak menular harus bisa ditekan. RS milik pemerintah dengan total coverage kota, dalam pelayanan tak boleh ada perbedaan," pungkasnya.
Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA
