'Copot Kepala Satpol PP Kota Mojokerto,' Seru Puluhan Aktivis AWKM

SURYA.co.id I MOJOKERTO - Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Warga Kota Mojokerto (AWKM) menggeruduk kantor Satpol PP Kota Mojokerto di Jl Bhayangkara, Kamis (3/11/2016).

Mereka meminta pembatalan rekrutmen dan seleksi 70 personel Banpol Satpol PP karena dinilai tak transparan dan ada dugaan praktek pungutan liar (pungli).

Sembari membawa beberapa spanduk dan poster, para pendemo itu lebih dulu berorasi di halaman luar kantor Pemkot Mojokerto di Jl Gajah Mada.

Tak lama, mereka bergeser ke kantor Satpol PP yang berjarak sekira 200 meter.

Di sana, mereka kembali membeber spanduk yang bertulis 'Tolak Hasil Rekrutmen Banpol Satpol PP Kota Mojokerto yang sarat KKN dab pungli'.

Ada juga tulisan 'Benahi sistem rekrutmen tenaga honorer Pemkot Mojokerto' dan 'Copot Kepala Satpol PP Kota Mojokerto'.

Penanggungjawab aksi dari AWKM, Ignasius Tungga menjelaskan, pola rekrutmen 70 personel Banpol Satpol PP diduga dilakukan secara tertutup dan tak transparan.

"Ini terlihat dengan tak adanya proses sosialisasi pada masyarakat di Kota Mojokerto terkait adanya lowongan rekrutmen dan seleksi personel," ujarnya kepada wartawan, Kamis (3/11/2016).

Menurutnya, kebijakan yang dibuat Satpol PP terkait rekrutmen personel Banpol Satpol PP adalah kebijakan yang tak reformis dan tak transparan.

Dari sini, AWKM mencium adanya indikasi tak sehat dalam proses rekrutmen, seperti indikasi titip menitip, KKN dan pungli.

Bahkan, dengan tak transparannya rekrutmen, bisa diindikasi bahwa personel yang direkrut tak hanya warga Kota Mojokerto, tapi juga dari Kabupaten Mojokerto.

"Masyarakat kota tentu dirugikan dengan tak transparannya perekrutan," tegasnya.

Dalam demo itu ada tiga poin yang diminta AWKM.

Pertama, mereka meminta pembatalan hasil rekrutmen dan seleksi 70 personel Banpol Satpol PP dan perlu rekrutmen ulang.

Kedua, mereka menuntut mencopot Kepala Satpol PP Kota Mojokerto karena dinilai melakukan kebijakan publik tak transparan.