Hari Kebangkitan Nasional
Di Depan Pejabat, Para Pentolan Jamin Tak Ada Demo Saat Harkitnas
#SURABAYA - Kami akan tetap memperingati Harkitnas, tapi bukan demonstrasi, melainkan kegiatan lain yang lebih produktif dan konstruktif.
Penulis: Mujib Anwar | Editor: Yuli
SURYA.co.id | SURABAYA - Momen Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei bertepatan dengan sehari menjelang rontoknya kekuasaan formal Presiden Soeharto pada 1998. Peristiwa itu menandai kemenangan aksi jalanan mahasiswa dan rakyat.
Namun, para pentolan mahasiswa di Jatim sowan Gubernur Soekarwo di Surabaya, dihadiri pula Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko dan Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Jumat (8/5/2015).
Penntolan mahasiswa menyatakan ogah demonstrasi ke jalan saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), 20 Mei.
Reza, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeritas Brawijaya Malang, mengatakan, isu mahasiswa akan turun ke jalan untuk menurunkan Pemerintah Jokowi-JK saat peringatan Harkitnas telah ramai di media, khususnya media sosial.
Padahal, katanya, isu tersebut tidak benar karena mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Indonesia sudah komitmen tidak akan turun ke jalan.
"Makanya selaku Koordinator Daerah BEM se-Indonesia wilayah Jatim, saya ingin mengklarifikasi isu yang tidak benar tersebut," tegasnya di depan para pejabat.
Menurut Reza, selain mahasiswa di Jatim, BEM se-Indonesia di provinsi lain juga satu suara. Mereka juga tidak akan turun ke jalan saat peringatan Harkitnas. Ini hasil klarifikasi yang dilakukannya di jaringan BEM se-Indonesia di Jakarta.
"Karena itulah saya berani memberikan jaminan," tandasnya.
Hal senada ditegaskan Abel, Presiden BEM Universitas Surabaya (Ubaya). Ia menjamin mahasiswa di kampusnya tak akan berdemonstrasi saat peringatan Harkitnas 12 hari lagi.
"Kami akan tetap memperingati Harkitnas, tapi bukan dengan demonstrasi. Melainkan dengan kegiatan lain yang lebih produktif dan konstruktif bagi mahasiswa," terangnya.
Gubernur Soekarwo menyatakan, pihaknya tidak melarang mahasiswa melakukan aksi demonstrasi. Karena kebebasan menyampaikan pendapat diatur oleh undang-undang.
"Yang penting, aspirasi disampaikan dengan cara yang santun dan tidak anarkis," tegasnya.
Hal itu, kata Pakde Karwo sangat penting agar situasi Jatim yang aman, nyaman, dan kondusif dapat terus terjaga.
"Terpenting lagi, substansi aspirasi mahasiswa juga akan ditindaklanjuti," tukasnya.
Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko menambahkan, menyampaikan pendapat dan mengoreksi kinerja pemerintah boleh saja. Tapi situasi yang kondusif di Jatim tetap harus dijaga.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/surabaya/foto/bank/originals/0104demo-mahasiswa.jpg)