Bupati Tulungagung Terpilih Ditahan KPK, Pelantikan Tak Mungkin Digelar di Rutan

Hingga kini belum diputuskan bagaimana dan dimana pelantikan Bupati Tulungagung Terpilih, Syahri Mulyo dilakukan. Apalagi, kini dia ditahan

Bupati Tulungagung Terpilih Ditahan KPK, Pelantikan Tak Mungkin Digelar di Rutan
ist
Syahri mulyo 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo bersama para petinggi partai politik dan KPU telah menyepakati akan melantik anggota DPRD Kota Malang yang mendapat Penggantian Antar Waktu (PAW) pada hari Senin (10/9/2018).

Hal tersebut diputuskan setelah mereka menggelar rapat di Gedung Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Rabu (5/9/2018).

Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo memuji para pimpinan partai dan KPU yang sanggup membuat kesepakatan secepat mungkin untuk melakukan PAW demi berjalannya pemerintahan di Kota Malang.

Namun begitu, Pakde Karwo mengungkapkan bahwa tugas lain sudah menanti.

Yaitu pelantikan Bupati Tulungagung terpilih, Syahri Mulyo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 8 Juni 2018.

Syahri diduga menerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

"Tulungagung ini kalau dilantik kan undang-undangnya harus dilantik di Ibukota provinsi oleh Gubernur tidak seperti Sulut, dilantik di Rutan, itu tidak boleh," kata Pakde Karwo, Rabu (5/9/2018).

Baca: Puluhan Anggota DPRD Kota Malang Ditahan KPK, Pemkot dan Partai Rapat Bentuk Satgas PAW

Baca: PDIP Perketat Pengawasan Terhadap 9 Pengganti Anggota DPRD Kota Malang yang Ditahan KPK

Karena menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016, Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubernur, dan jika berhalangan digantikan oleh wakil gubernur, tapi jika keduanya berhalangan maka digantikan oleh menteri.

Sedangkan untuk tempatnya, pelantikan dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan, dan dihadiri oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Sedangkan untuk status tersangka dari Syahri Mulyo sendiri memang tidak membatalkan pelantikannya, karena kepala daerah yang menyandang status tersangka suatu kasus tetapi perolehan suaranya tertinggi dalam pilkada tetap dilantik sepanjang kasusnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Ini masih kita bahas juga, apa yang harus kita lakukan, apa boleh melantik wakil saja, karena kalau menurut UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara itu tidak boleh, karena yang diberikan untuk memerintah dan mengatur keuangan itu Bupati bukan wakil bupati," kata Pakde Karwo.

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved