TAG
Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (PUSAKA)
-
Hanan meminta Kapolres Pasuruan Kota dan jajarannya menangkap aktor di balik kasus korupsi pokmas dana hibah jni.
Selasa, 28 Maret 2023
-
pihak panitia membebankan biaya cukup signifikan kepada masyarakat dengan dalih untuk biaya swadaya dan disertai biaya BPHTB
Kamis, 16 Februari 2023
-
pembahasan kebijakan-kebijakan menjadi transaksional, konspiratif dan tidak memprioritaskan kepentingan publik
Rabu, 1 Februari 2023
-
Termasuk, kata Lujeng, bantuan keuangan desa di Sumberglagah ini. Ia juga melaporkan penyaluran bantuan keuangan di desa itu.
Rabu, 11 Januari 2023
-
pembahasan anggaran daerah secara elektronik ini bisa eminimalisir saling tuding antara eksekutif dan legislatif
Jumat, 30 September 2022
-
Juga masih ada piutang lain-lain PAD yang sah pada tahun 2020 sebesar Rp 60 miliar, dan menjadi Rp 84 Mliar pada tahun 2021
Rabu, 28 September 2022
-
Maraknya tambang ilegal di wilayah Kabupaten Pasuruan diduga akibat ada pembiaran serta minimnya pengawasan
Senin, 26 September 2022
-
Ia menilai, seharusnya Kementrian PUPR tidak perlu membeli tanah lain dan ditukargulingkan dengan aset Pemkot Pasuruan
Rabu, 21 September 2022
-
907 lembaga yang telat menyampaikan SPJ itu bisa diindikasikan dan patut diduga melakukan penyimpangan dana hibah
Senin, 19 September 2022
-
Atas keengganan polisi memberi penjelasan, Direktur Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (PUSAKA) Lujeng Sudarto, ikut bersuara
Rabu, 7 September 2022
-
dalam pemeriksaan di tahap penyidikan, semua saksi itu militan. Mereka menyebut itu bukan potongan tetapi saranah sedekah
Kamis, 4 Agustus 2022
-
Sekali lagi, Lujeng menegaskan, ini warning bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Pasuruan.
Senin, 4 Juli 2022