3 Solusi Surabaya Darurat Kekurangan Guru: Kuota CPNS 2026 Ditambah, Eri Cahyadi Siapkan Cara Ini

Ringkasan Berita:

• Surabaya mengalami kekurangan besar guru SD dan SMP.
• Banyak formasi kosong karena guru pensiun dan minim pelamar PPG.
• Dinas Pendidikan mengajukan 1.500 formasi, tetapi hanya 250 disetujui.
• Sejumlah solusi sudah disiapkan pemerintah.

SURYA.co.id - Kota Surabaya kini tengah menghadapi situasi darurat terkait minimnya jumlah tenaga pendidik di sekolah negeri tingkat SD dan SMP.

Meskipun perekrutan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terus dilakukan, jumlah guru yang dibutuhkan masih jauh dari kata cukup.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Surabaya, Tri Endang Kustianingsih, turut mengonfirmasi pernyataan Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir.

Ia menyebutkan bahwa kebutuhan guru SMP di kota ini mencapai sekitar 800 orang, sementara kekurangan lainnya berasal dari jenjang SD.

“Kekurangan tersebut memang nyata dan dipicu oleh tingginya jumlah guru yang pensiun setiap tahun. Betul (data DPRD Kota Surabaya), karena dalam satu tahun ada 360 guru yang pensiun,” ujar Tri Endang.

Tri menjelaskan bahwa setiap tahun Dinas Pendidikan sebenarnya mengajukan sekitar 1.500 formasi guru ASN kepada Pemerintah Kota Surabaya. Namun hanya sebagian kecil yang disetujui.

“Kami mengajukan 1.500, tapi yang turun hanya 250 guru. Tahun ini prioritas untuk menghabiskan guru GTT dulu menjadi ASN,” jelasnya.

Menurutnya, angka 1.500 formasi itu merupakan akumulasi kebutuhan akibat guru yang pensiun atau meninggal selama empat tahun terakhir. Selain itu, beberapa formasi tidak terisi karena tidak ada pelamar, terutama dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan.

“Ini akumulasi yang pensiun sampai tahun depan. Ada juga formasi yang tidak ada pelamarnya, seperti guru agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, guru kelas, dan guru pendidikan khusus,” tutur Tri Endang.

Walaupun terjadi kekurangan tenaga pengajar, ia memastikan proses belajar mengajar masih bisa berlangsung. Namun beban kerja guru kini jauh lebih berat dibanding kondisi ideal.

“Saat ini bisa diatasi. Namun untuk idealnya, minimal guru mengajar 24 jam. Sekarang ada yang sampai 40 jam, itu maksimal,” paparnya.

Tri juga menyampaikan bahwa rekrutmen ASN P3K atau CPNS tahun depan akan dialokasikan sepenuhnya untuk guru baru.

“Tahun depan murni untuk guru baru. GTT sudah habis tahun ini,” tegasnya.

Meski pembelajaran tetap berjalan, kebutuhan guru baru tetap mendesak agar kualitas pendidikan di Surabaya tetap terjaga dan beban kerja tidak semakin menumpuk.

Permasalahan Surabaya darurat kekurangan guru ini membuat sejumlah pihak tak tinggal diam.

Seperti Pemkot Surabaya yang telah menyiapkan solusi untuk mengatasinya.

Bagian BKPSDM juga berencana menambah kuota formasi guru pada CPNS Surabaya 2026.

Berikut sederet solusi untuk mengatasi Surabaya darurat kekurangan guru.

1. Eri Cahyadi Siapkan Solusi 

Pemkot Surabaya menyiapkan sejumlah solusi mengatasi potensi kekurangan guru di sekolah-sekolah di kota ini dalam waktu dekat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan pihaknya akan menggandeng banyak pihak, termasuk lembaga swasta dan penguatan teknologi pendidikan.

Kepada SURYA.co.id, Eri menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya sudah mengusulkan formasi guru baru kepada pemerintah pusat.

Namun, proses pengusulan tidak serta-merta dapat dipenuhi melalui perekrutan PNS mengingat pemerintah pusat memiliki batasan alokasi.

Ia menegaskan bahwa pemkot akan mengikuti seluruh mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk pengangkatan melalui jalur PPPK.

"Yang terkait guru negeri, kita sudah sampaikan. Tapi tidak bisa PNS semua. Ada jumlahnya berapa kita usulkan, dan turunnya berapa, kan begitu,” kata mantan ASN Pemkot Surabaya ini.

Selain mengusulkan formasi baru, Pemkot juga menyiapkan penguatan teknologi pembelajaran berbasis smart board di sekolah-sekolah.

Teknologi ini memungkinkan satu guru memberikan penjelasan secara serentak ke beberapa kelas.

“Guru itu satu kelas cuma 30 murid. Maka di Surabaya ini menggunakan smart board. Dengan smart board, satu guru bisa menerangkan untuk semua kelas,” kata Eri yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) Jawa Timur ini. 

Teknologi tersebut menjadi salah satu strategi untuk menjaga kualitas pembelajaran di tengah keterbatasan jumlah guru.

Pemkot telah lebih dulu menerapkan sistem ini sebelum pemerintah pusat meluncurkan program serupa.

“Kita sudah jalan duluan. Dan, Alhamdulillah sekarang pusat juga ada smart board, sehingga semakin menguatkan,” tambahnya.

Wali Kota dua periode ini menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan guru tidak bisa dilakukan hanya dengan menghitung kekurangan di sekolah negeri.

Namun, Wali Kota berpendapat bahwa harus melibatkan ekosistem pendidikan swasta agar kualitas pendidikan kota tetap berimbang.

Menanggapi pernyataan DPRD Surabaya mengenai kekurangan guru, Eri mengatakan pemerintah kota akan menghitung ulang kebutuhan riil guru.

Ini akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Kalau yang negeri itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus gabung (berkoordinasi) dengan swasta. Pendidikan itu negeri dan swasta harus berimbang. Maka kita akan hitung jangan hanya lihat guru negeri saja, tapi bagaimana mereka saling bergerak bersama,” ujar Eri.

Untuk menghitung kebutuhan guru secara akurat, Pemkot akan melakukan evaluasi terpadu bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta dari jenjang SD hingga SMP.

Proses ini juga melibatkan organisasi profesi seperti PGRI.

“Nanti kita hitung jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru. Dari situ baru kelihatan berapa kekurangannya,” kata Eri.

Ia menilai, selama ini perhitungan kebutuhan guru sering terkotak antara negeri dan swasta.

Padahal, banyak guru yang berpotensi mengajar lebih dari satu sekolah.

“Kadang sekolah A kekurangan guru Matematika, tapi guru di sekolah lain setelah mengajar beberapa jam justru menganggur. Harusnya dia connect ke sekolah lainnya,” ujarnya.

Karena itu, Eri menyampaikan bahwa Pemkot akan 'merobohkan batas' antar sekolah agar sistem penugasan guru bisa lebih fleksibel.

"Maka kita tidak bisa menghitung sendiri tanpa melibatkan MKKS negeri dan swasta," tegas Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Airlangga Unair ini.

Eri menegaskan bahwa semua langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan di Surabaya tidak terganggu meski terdapat kekurangan guru.

"Untuk memastikan kualitas pendidikan tidak terganggu, semua dilakukan bersama. Negeri dan swasta harus bergerak bareng," kata Wali Kota Surabaya dua periode ini.

Pemkot menargetkan hasil pemutakhiran data guru dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait penempatan, kolaborasi, dan pengusulan formasi tambahan ke pemerintah pusat.

2. Tambah Kuota CPNS Surabaya 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya, Ira Tursilowati, sudah merencanakan pengajuan kuota CPNS Surabaya 2026 untuk menyikapi kekurangan guru yang mencapai ribuan.

Pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat terkait rekrutmen CPNS 2026 tersebut.

"Semua bergantung pusat. Koordinasi sementara menunggu dinamika daerah lain juga. Tapi kondisi kurangnya guru di Surabaya berpeluang untuk rekrutmen CPNS 2026. Tunggu keputusan pusat," kata Ira Tursilowati, Mingu (23/11/2025).

Kota Surabaya terakhir membuka rekrutmen CPNS atau pendaftaran aparatur sipil negara (ASN) pada 2024.

Tahun ini tidak ada lowongan CPNS.

3. Perhatian Serius PPPK

Pemkot memprioritaskan para pegawai honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).

Ira menyebut bahwa tahun ini memang terus memberi perhatian serius atas keberadaan PPPK.

Pemerintah membuka rekrutmen pegawai kontrak pemerintah ini dengan tes terbuka.

"Ada PPPK penuh dan ada yang paruh waktu. Saat ini tengah dituntaskan seleksi PPPK paruh waktu. Setelah ini, kita lihat saja nanti kemungkinan CPNS 2026. Sebab semua bergantung pusat," tambah Ira.

Namun BKPSDM Surabaya memberi sinyal bahwa kemungkinan pendaftaran CPNS itu bisa digelar tahun depan.

Jika lowongan CPNS ini jadi dibuka maka formasi guru dimungkinkan lebih banyak.

Selain karena memang tenaga fungsional ini dibutuhkan juga kebutuhan akan guru cukup mendesak.

Sebanyak 1.900 guru pensiun dan harus ada penggantinya.

Selain guru, tenaga kesehatan dan paramedis juga dibutuhkan di Kota Surabaya.

Layanan kesehatan dan pendidikan memang adalah layanan mendasar warga yang diutamakan.

Saat ini juga ada RSUD baru milik Pemkot, RS Surabaya Timur.(Sulvi Sofiana/Nuraini Faiq/Bobby Constantine/SURYA.co.id)

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id