3 Kali Seleksi Direksi KBS 'Zonk', Komisi B Sebut Pemkot Surabaya Tak Serius dan Boros Anggaran

Ringkasan Berita:

• Rekrutmen Dirut KBS Gagal: Seleksi direksi PDTS Kebun Binatang Surabaya (KBS) berlarut-larut dan gagal tiga kali.
• Pemkot Tak Serius: DPRD Surabaya (Machmud) menilai Pemkot tak serius, peserta lama kembali mendaftar, dan seleksi dinilai boros anggaran.
• Dugaan Tunggu Figur: Kegagalan diduga karena Pemkot menunggu figur tertentu yang belum mendaftar.
• Dampak Tanpa Pemimpin: Kekosongan direksi definitif dikhawatirkan berdampak buruk pada KBS sebagai tempat konservasi/edukasi dan target pendapatan.

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Machmud, menyikapi berlarut-larutnya rekrutmen pejabat direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Pemkot Surabaya bahkan tiga kali menggelar seleksi.

Hasilnya belum juga ada calon direksi yang menggantikan Dirut KBS Khairul Anwar.

Baca juga: Seluruh Peserta Seleksi Direktur Kebun Binatang Surabaya Gagal Lulus Seleksi Fit and Proper Test

Dirut lama ini pensiun sejak Oktober 2024, dan hingga tiga kali seleksi, tak ada calon yang dinilai laik.

Machmud menilai Pemkot Surabaya tidak serius dalam proses rekrutmen yang sudah tiga kali dibuka namun tetap gagal menghasilkan calon yang memenuhi syarat.

"Yang tidak habis pikir, peserta lama kembali mendaftar. Bagian Perekonomian di Pemkot mestinya lebih serius lagi menyiapkan seleksi," kata Machmud, Kamis (20/11/2025).

Sampai mengulang tiga kali mengindikasikan proses seleksi tidak optimal.

Pemborosan Anggaran

Selain itu juga berulangnya seleksi menjadi indikasi pemborosan anggaran.

Politisi senior Demokrat ini menuturkan setiap kali seleksi pendaftaran itu ada biaya, mulai dari pembentukan tim seleksi dan lainnya.

Biaya-biaya itu tidak dihitung, padahal sudah tahu yang mendaftar itu tidak memenuhi syarat semua, tapi tetap saja digelar seleksi.

Machmud menegaskan bahwa sembilan peserta yang ikut seleksi terakhir merupakan orang-orang yang sebelumnya juga telah dinyatakan tidak lolos.

Namun karena tidak ada larangan, mereka kembali mendaftar.

Seleksi KBS berjalan tanpa evaluasi mendalam.

Menurutnya minimnya calon yang memenuhi syarat diduga ada persoalan internal manajemen KBS.

Pemkot Surabaya pun menunggu figur tertentu yang tidak kunjung mendaftar.

“Bisa jadi wali kota sedang menunggu seseorang, tapi tidak daftar-daftar. Kalau punya orang ya suruh daftar saja. KBS kan BUMD milik Pemkot Surabaya," kata Machmud.

Salah satu yang kini didorong adalah KBS sebagai tempat wisata konservasi dan edukasi harus mendongkrak pendapatan, namun direksi baru pun masih akan adaptasi.

"Yang lama sudah pengalaman saja tidak bisa, apalagi yang baru,” katanya.

Tidak seharusnya Pemkot membiarkan lembaga sebesar KBS berjalan tanpa kepemimpinan definitif yang kuat.

Sebab, hal tersebut diakui atau tidak tentu akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan tersebut.

Panitia seleksi direksi KBS telah menerbitkan pengumuman soal hasil seleksi uji kelayakan, ada sampai sembilan calon.

Pengumuman bernomor 24/PANSEL/XI/2025 itu menyebut, saat uji kelayakan dan kepatutan dinyatakan tidak lolos.

Saat berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi Pemkot Surabaya terkait belum adanya direksi KBS tersebut.