Penanganan Banjir di Kabupaten Sidoarjo Harus Lebih Jelas dan Terukur

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mendorong Pemkab Sidoarjo agar lebih maksimal dalam upaya penanganan dan pengendalian banjir. Semua program terkait banjir diharapkan bisa lebih jelas, terukur, dan tepat.
• Pengerukan sungai atau normalisasi semua saluran memang sangat penting. Namun yang juga sangat penting adalah strategi dan sistemnya
• Perlu ada masterplan penanganan banjir yang terhubung dengan rencana detail tata ruang (RDTR) di semua wilayah Sidoarjo

SURYA.CO.ID, SIDOARJO-– DPRD Sidoarjo terus berusaha mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo agar lebih maksimal dalam upaya penanganan dan pengendalian banjir.

Semua program terkait banjir, diharapkan bisa lebih jelas, terukur, dan tepat.

Termasuk program penanganan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, hingga penanganan saat emergency. 

Semua diharapkan bisa terukur dan tepat, supaya banjir tidak lagi menjadi langganan di Sidoarjo. 

Baca juga: Komplotan Bandit Ganjal ATM di Tol Sidoarjo Gasak Uang Rp 135 Juta

“Sidoarjo ini Kota Delta. Dilewati banyak sungai besar dan kecil, sehingga potensi banjir cukup tinggi. Belum lagi posisi Sidoarjo juga dekat dengan laut, ada juga potensi banjir rob saat air laut pasang,” kata Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.

Strategi Jelas dan Terukur

“Makanya perlu strategi yang jelas, terukur, dan tepat, dalam upaya penanganan dan penanggulan banjir di Sidoarjo,” lanjut politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut.

Saat sungai tiba-tiba meluap atau banjir rob terjadi misalnya, bagaimana langkah-langkah yang diambil pemerintah harus sudah disiapkan dengan matang. 

Baca juga: Proyek Revitalisasi Alun-alun Sidoarjo Terancam Molor, Progres Baru 65,9 Persen

Mulai dari penanganan bencananya, sampai penanganan terhadap warga yang terdampak. 

Yang lebih penting, imbuh Nasih, program-program dan strategi untuk mencegah terjadinya banjir. 

Pengerukan Sungai dan Normalisasi

Pengerukan sungai atau normalisasi semua saluran memang sangat penting. 

Kemudian penyediaan rumah pompa di titik rawan, pompa portable, dan sebagainya, juga tidak kalah penting.

“Namun yang juga sangat penting adalah strategi dan sistemnya. Program penanganan banjir harus berkesinambungan. Bukan hanya saat terjadi banjir, tapi bagaimana upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan,” ujarnya.

Perlu ada masterplan penanganan banjir yang terhubung dengan rencana detail tata ruang (RDTR) di semua wilayah. Pemkab Sidoarjo harus punya itu. 

Kemudian dinas-dinas bisa merancang program yang sesuai dengan tupoksinya, berdasar masterplan yang ada. Supaya programnya tidak tumpang-tindih.

Dengan adanya masterplan yang terkoneksi RDTR, pemetaan kawasan bisa lebih jelas. Mana kawasan industri, kawasan pertanian, permukiman, dan sebagainya. 

Demikian halnya potensi banjir yang ada, semua bisa terpetakan, sehingga penanganannya bisa maksimal.

Realisasikan Penanganan Banjir Sidoarjo

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat. 

Politisi PDI Perjuangan itu bahkan berulang kali mengingatkan Pemkab Sidoarjo untuk segera merealisasikan rencana pembuatan masterplan penanganan banjir di Sidoarjo. 

“Dengan masterplan yang jelas, program penanganan banjir juga bisa lebih jelas dan terukur. Tidak asal-asalan saja,” kata Dayat, panggilan Choirul Hidayat. 

Dia khawatir, kalau masterplan tidak segera dibuat, penanganan banjir akan menyesuaikan selera kepala daerah yang menjabat. 

Dicontohkan, di periode sebelumnya gencar diwacanakan pembangunan embung atau area serapan air di beberapa titik rawan banjir. 

Tapi ketika kepala daerahnya ganti, program itu seperti hilang begitu saja. 

“Harusnya kan ada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang disusun oleh para ahli, kemudian dilaksanakan oleh siapapun yang menjabat. Sehingga penanganan banjir bisa maksimal dan terukur,” tandasnya. 

Pengerukan sungai atau normalisasi saluran, menurut Dayat, memang penting untuk meminimalisir potensi banjir. 

Tapi diyakini banjir bakal terus terjadi setiap musim hujan, dan pola penanganannya juga akan terus begitu-begitu saja sampai kapanpun, selama belum ada masterplan atau strategi yang terukur dalam penanganan banjir di Sidoarjo.

Master Plan Penanganan Banjir Disusun

Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo M Ainur Rahman menyebut masterplan penanganan banjir di Sidoarjo masih dalam proses penyusunan. 

Menurutnya masterplan itu sudah melalui proses pembahasan lintas instansi. 

Karena penanganan banjir bukan cuma kewenangan pemerintah daerah, tapi juga ada kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Sehingga butuh kolaborasi antarinstansi. Yang jelas kita sedang menyiapkan masterplan penanganan banjir secara menyeluruh. Sekarang ini masih dalam proses penyusunan,” kata Ainur.   

Dokumen penanganan banjir itu meliputi berbagai hal. Termasuk pemetaan, strategi teknis, hingga kebijakan jangka panjang dalam upaya menanggulangi banjir di Kabupaten Sidoarjo. 

Nantinya, masterplan itu bakal menjadi rujukan pemerintah dalam menjalankan program-program penanganan banjir di Kota Delta.

“Sehingga, penanganan banjir bisa dilakukan secara terencana baik dan terukur,” ujarnya.

Namun, lanjut Ainur, keberhasilan dari berbagai program yang disiapkan itu tetap saja bergantung pada partisipasi masyarakat. 

Karena sebagus apapun program pemerintah jika tidak didukung oleh warga dengan partisipasi yang baik, maka potensi keberhasilannya sangat kecil. 

Partisipasi itu, dalam hal pencegahan banjir, diantaranya adalah kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. 

Misalnya program normalisasi sungai, ketika masyarakat masih banyak yang buang sampah ke sungai atau ke saluran air, tentu banjir akan tetap mengintai Sidoarjo.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS