3 Mantan Bupati Sidoarjo Diperiksa Dalam Kasus Korupsi Rusunawa, Kejari Buka Peluang Tersangka Baru

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo terus bergulir dan berpotensi ada tambahan tersangka.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Jhon Franky tidak menampik kemungkinan itu. Ia mengatakan, jika dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lainnya dan memenuhi cukup bukti, maka tersangka dalam kasus ini bisa bertambah. 

“Pendalaman terkait kasus ini masih terus dilakukan oleh penyidik. Memang tidak menutup kemungkinan itu (ada tersangka baru),” kata Franky, Kamis (9/10/2025). 

Yang terbaru, penyidik Kejari Sidoarjo meminta keterangan tiga mantan Bupati Sidoarjo. Masing-masing Win Hendarso, Ahmad Muhdlor, dan Hudiono (mantan PJ Bupati). Ketiganya dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi. 

Win Hendarso dan Hudiono diperiksa di kantor Kejari Sidoarjo. Sedangkan Muhdlor dimintai keterangan di lapas karena saat ini sedang menjalani hukuman atas perkara yang menjeratnya. 

Dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan pendalaman kembali kepada bupati selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan Barang Milik daerah. 

Utamanya terkait kebijakan pemanfaatan aset Rusunawa yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan kerugian negara sampai Rp 9,7 miliar. “Selain mereka, penyidik juga memintai keterangan beberapa saksi lain,” lanjut Franky. 

Beberapa saksi lainnya itu di antaranya adalah dua mantan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR), Agoes Budi Tjahyono dan Heri Soesanto. Dua orang tersebut sebelumnya sudah dijadikan tersangka dalam perkara ini. 

Selain mereka, juga ada dua kepala dinas lainnya yang menjadi tersangka dalam perkara ini. Semua tersangka pernah menjabat sebagai Keoala Dinas P2CKTR Sidoarjo. Mereka adalah Kepala Dinas Perikanan, Dwijo Prawiro, dan mantan Kepala Bappeda, Sulaksono. 

Yang terus diusut oleh penyidik kejaksaan adalah dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah periode 2008 - 2022. 

Dalam penyidikan diketahui bahwa mereka dalam kapasitasnya sebagai pengguna barang tidak memanfaatkan fungsinya sebagaimana aturan dalam pengelolaan barang daerah.

Dalam hal ini pembinaan, pengawasan dan pengendalian sehingga mengakibatkan kebocoran pendapatan daerah. 

Sebelumnya, sudah ada empat orang terdakwa yang disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Masing-masing Imam Fauzi (Kepala Desa nonaktif Tambaksawah), Sentot Subagyo (Ketua Pengelola Rusunawa 2013–2022), Muhammad Rozikin (anggota tim penyelesaian aset 2012–2013), dan Bambang Soemarsono (Ketua Pengelola Rusunawa 2008–2013).

Dalam sidang, terungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang dinilai tidak akuntabel dan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga merugikan negara.