Pusat Siapkan Bantuan Koperasi Merah Putih Lewat Himbara, Pemkot Surabaya Melalui BPR SAU

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemkot Surabaya memastikan akan ikut mendukung keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Di antaranya melalui akses permodalan.

Saat ini, Pemkot Surabaya menunjuk BPR Surya Artha Utama (SAU) sebagai BUMD keuangan untuk membantu menyiapkan modal dengan pinjaman berbunga rendah.

"Jadi, kami menyiapkan peminjaman uang ada di BPR. Kami akan support di sana," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (23/8/2025).

Baca juga: Upaya Koperasi Merah Putih di Surabaya Capai Omset Puluhan Juta, Siapkan Kurir Hingga Postpaid

Rencananya, bunga yang disiapkan sekitar 3-6 persen atau tidak jauh berbeda dengan bunga yang diberikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). "Nanti kita hitung dan cek kemampuan kita," kata Cak Eri.

Selain melalui peminjaman, KKMP juga masih bisa menerima modal melalui simpanan pokok yang diberikan anggota saat bergabung dengan koperasi.

"Sejatinya, koperasi itu kan modalnya bersama dan sisa hasil usahanya juga dibagi bersama," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.

Baca juga: Sosok Prof Sukadiono, Anak Desa Pecinta Bola yang Kini Jadi Guru Besar Fisiologi Olahraga

Pemkot Surabaya tengah mengkaji pemberian pinjaman tidak akan berbentuk uang namun akan berwujud barang.

Apabila kebijakan tersebut diberlakukan, maka koperasi akan mengajukan pinjaman berupa permintaan barang kepada BPR.

Dinas terkait akan menjembatani sekaligus melakukan kurasi untuk menilai kelayakan dan kebutuhan koperasi tersebut.

Nantinya, kerjasama akan dilakukan secara bisnis to bisnis (b to b) antara koperasi dengan BPR.

Wali Kota Eri optimistis keberadaan Koperasi Merah Putih (KKMP) akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Cak Eri Ditunjuk Menko Pangan Pimpin Satgas Koperasi Merah Putih di Surabaya, Ini Targetnya

Mengingat, ada potensi ekonomi yang menggerakkan pasar dan mendukung ekonomi anggotanya.

"Nanti kami akan koordinasikan dengan Kampung Pancasila sehingga akan diperiksa kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah daerah. Selanjutnya, barang yang dijual pun akan disiapkan dengan harga terjangkau," kata Cak Eri.

Hingga 1 Agustus 2025, dari 83.762 desa/kelurahan di Indonesia, tercatat 81.147 desa/kelurahan yang telah membentuk KDMP/KKMP melalui musyawarah desa/kelurahan khusus.

Ada tiga model pendekatan membentuk KKMP: membangun koperasi baru, mengembangkan yang sudah ada, atau melalui revitalisasi koperasi.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pusat melalui APBN mendukung terlaksananya KDMP/KKMP.

Dari sisi pembiayaan, APBN memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan melalui penempatan dana pemerintah di himpunan bank milik negara (Himbara), yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pendanaan tersebut juga termasuk pemanfaatan dana saldo anggaran lebih (SAL) APBN di Bank Indonesia.

Selanjutnya, pembiayaan KDMP/KKMP disalurkan melalui mekanisme pinjaman oleh perbankan.

Skema tersebut memungkinkan bank himbara untuk memberikan pinjaman kepada KDMP/KKMP dengan suku bunga rendah sebesar 6 persen.

Nantinya, setiap koperasi desa/kelurahan akan mendapatkan plafon pinjaman maksimal sebesar Rp 3 miliar dengan batas maksimal penggunaan pinjaman untuk belanja operasional sebesar Rp500 juta.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi koperasi yang dibentuk secara gabungan oleh beberapa desa atau kelurahan.

Tingkat suku bunga sebesar 6 persen per tahun dengan jangka waktu (tenor) pinjaman ditetapkan maksimal selama 72 bulan atau 6 tahun. Pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria memastikan Himbara siap mendukung permodalan tersebut.

"Nanti setiap desa dapat mengajukan permohonan. Kemudian, akan direview, berapa kebutuhan yang nantinya akan disesuaikan," kata Ahmad Riza dikonfirmasi di Surabaya.

Selain melalui Himbara, Ahmad Riza mendorong koperasi untuk kreatif dalam mengelola pendapatan hingga modal.

"Koperasi boleh mengajukan pinjaman yang sah dari siapa saja. Bisa dari anggota, pribadi, mitra kerjasama, dan lainnya. Tidak selalu berbentuk uang, bisa juga dengan konsinyasi barang," kata politisi Gerindra ini.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS