Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur turut mendukung fatwa MUI Jatim sound horeg haram.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Aulia Hany Mustikasari, mendukung penuh pemerintah dalam penuntasan beras oplosan.
Politisi senior PPP Mujahid Anshori tak kaget jika putusan MK tentang Pemilu ini terjadi pro kontra.
Gelombang desakan dari sejumlah pihak agar Pemprov Jatim memiliki regulasi tentang sound horeg
PWNU Jatim berharap ada regulasi resmi dari pemerintah yang mengatur secara rinci terkait fenomena sound horeg.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti, meminta Satgas Pangan Jatim segera melakukan sidak beras oplosan.
"Persoalannya sekarang bukan pada sistem atau prosedur. Tetapi pada SDM oknum aparat. Ini harus terus dipacu," jelasnya.
Pembukaan Sekolah Rakyat di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Komisi E DPRD Jatim.
Para pengurus PSI Kota Surabaya Jawa Timur akan berangkat ke Solo untuk mengikuti Kongres pada 19-20 Juli 2025.
Pasca resmi mengeluarkan fatwa haram sound horeg, MUI Jatim meminta agar pemerintah daerah mengeluarkan aturan tegas.
Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) secara resmi menyatakan fatwa haram terhadap sound horeg.
Meski merupakan partai politik baru, namun Partai Gema Bangsa sudah menargetkan bisa jadi peserta Pemilu 2029 dan mendapatkan kursi.
Komisi E DPRD Jatim menilai Permenpora Nomor 14/2024 problematik dan meminta agar dilakukan kajian ulang.
Persoalan ratusan desa di Jawa Timur yang belum memiliki kepala desa, terus menjadi atensi DPRD Jatim.
Aparat hukum yang berwenang diminta untuk mengusut secara tuntas dan hukuman yang diberikan pun harus setimpal.
e-voting dinilai mampu menekan berbagai bentuk kecurangan yang selama ini kerap terjadi dalam pemilu konvensional berbasis kertas
Ratusan desa di Jawa Timur saat ini tidak memiliki pemimpin definitif akibat penundaan Pilkades secara serentak.
DPRD Jatim menegaskan apapun sistem Pemilu yang akan diputuskan nantinya harus menjamin tak ada praktik kecurangan.
Seluruh fraksi di DPRD Jatim menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Jatim seiring disahkannya RPJMD 2025-2029
Hingga alasan spesifik penentuan kelulusan dapat disajikan secara detail, mudah diakses dan dapat diverifikasi oleh publik