Dalam waktu dekat, PDI Perjuangan bakal menggelar Konferensi Daerah guna memilih Ketua DPD Jatim untuk periode mendatang.
Rencana aksi 3 September 2025 yang akan berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, turut memantik reaksi dari PKS Jatim
dewan khawatir jika aspirasi masyarakat tidak diakomodir melalui anggaran, berbagai program yang diturunkan menjadi tidak tepat sasaran
Secara rinci, target dua digit tersebut minimal di angka 10 persen dari 120 kursi atau setara dengan 12 kursi DPRD Jatim
Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril, mengatakan bahwa penyaluran benih padi ini menjadi bagian dari dukungan program Ketahanan Pangan
Sekarang DPRD mendorong agar temuan ini menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak terulang kembali
Sekretariat DPRD Jatim menggencarkan kegiatan program bertajuk SQUAD Dewan untuk para siswa se-Jawa Timur.
Melalui program SQUAD Dewan, DPRD berharap betul agar edukasi tentang politik dan demokrasi semakin gencar kepada para pelajar di Jatim.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Hidayat, optimistis keberadaan Koperasi Desa Merah Putih bisa menggerakkan ekonomi melalui potensi lokal
HUT ke-80 RI, momentum tepat untuk mengukur sejauh mana kemerdekaan diisi dengan pembangunan yang adil, berkelanjutan serta berpihak pada rakyat.
Isu Munaslub yang berkembang belakangan ini turut dibantah keras oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim.
Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat percaya betul Sekolah Rakyat di Jawa Timur bisa efektif sebagaimana tujuan awal
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron memastikan partainya tidak memiliki masalah dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Rombongan Partai Golkar Jatim ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Ali Mufthi. Sementara Naen Soeryono juga didampingi para warga Sapta Darma.
Dalam dunia politik Emil tentu bukan orang baru. Ia saat ini menjadi Wakil Gubernur untuk periode kedua
DPRD Jatim mendesak agar pelaksanaan Sekolah Rakyat di Jawa Timur terus dilakukan pencermatan sekaligus evaluasi secara mendalam.
Surat Edaran (SE) Bersama yang mengatur tentang penggunaan sound sistem, termasuk sound horeg di Jatim, diharapkan bisa optimal.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, terus mendorong percepatan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Jatim.
Raperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak di Jawa Timur sangat mendesak untuk segera dituntaskan
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Agus Cahyono berharap regulasi terkait sound horeg ini bisa berjalan efektif.