LBH Ansor Jatim sebut status tersangka Gus Yaqut di KPK tak penuhi unsur UU Tipikor. Cek analisis hukum soal kerugian negara & kuota haji di sini
PDIP pun sebelumnya memutuskan untuk menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
Ada pun yang terdampak keracunan menu MBG meliputi siswa, santri, tenaga pendidikan hingga wali murid.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur memilih tak buru-buru menentukan sikap terhadap perdebatan sistem Pilkada
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim menegaskan soliditas kader di lembaga legislatif dalam menghadapi dinamika politik
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengukuhkan jajaran pengurus DPW PSI Jatim di Surabaya
KPK tetapkan mantan Menag Gus Yaqut jadi tersangka korupsi kuota haji 2024. Cucu pendiri NU Gus Salam nyatakan prihatin dan doakan sabar.
PAN Jatim menegaskan masih akan terus menunggu perkembangan wacana Pilkada melalui DPRD.
keterlibatan masyarakat akan dilibatkan penuh dalam proses revisi UU Pemilu yang di dalamnya juga membahas sistem pemilihan
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Deni Wicaksono, mengusulkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan Pilkada
PDI Perjuangan termasuk yang getol menyuarakan kritikan atau penolakan terhadap wacana opsi Pilkada tidak langsung.
Golkar Jatim pertegas resolusi 2026: Kawal penuh tahun ke-2 Khofifah-Emil. Pastikan seluruh kebijakan Pemprov Jatim berpihak pada rakyat
Politisi berlatar belakang tenaga kesehatan ini mengharapkan kewaspadaan meningkat. Namun masyarakat tak perlu panik berlebihan.
Seluruh kader diimbau untuk tidak merusak aset partai sekaligus menghormati mekanisme organisasi.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim tidak lengah mengantisipasi ancaman super flu
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim menegaskan pentingnya keterlibatan anak muda dalam politik.
Sebagai parpol yang mendukung wacana ini, Golkar tak mempersoalkan penolakan yang digulirkan oleh partai lain.
DPRD Jatim menetapkan pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai sektor prioritas 2026 serta mengawal pelaksanaan APBD agar tepat sasaran.
DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim mengoptimalkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang ada.
Sebanyak enam Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur disahkan oleh DPRD bersama Pemprov di momen akhir tahun 2025.