Rupiah Tembus Rp17.870 per Dolar AS, Ekonom UB Ungkap Penyebab dan Dampaknya

Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor bahan baku meningkat sehingga ongkos produksi ikut naik.

Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang.

“Kalau rupiah melemah, biaya produksi meningkat dan akhirnya harga barang di masyarakat ikut naik. Contohnya bahan pangan seperti tempe atau produk berbasis terigu,” katanya.

Wildan juga mengingatkan, kenaikan harga energi seperti BBM dapat memicu efek berantai terhadap biaya distribusi dan transportasi.

“Meningkatnya harga BBM itu karena beberapa komponennya masih impor. Akhirnya biaya produksi naik dan produsen membebankan ke konsumen,” jelasnya.

Ekonom Nilai Kondisi Belum Seperti Krisis 1998

Meski rupiah melemah cukup dalam, Wildan menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum mengarah pada krisis besar seperti yang terjadi pada 1998.

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar dibanding krisis moneter 1998, mulai dari regulasi ekonomi yang lebih kuat hingga inflasi yang masih relatif terkendali.

Ia juga menyebut, pemerintah masih memiliki kemampuan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

“Kalau dibandingkan 1998 itu berbeda. Regulasi sekarang lebih kuat dan kebutuhan pokok masih bisa dijangkau masyarakat,” ujarnya.

Wildan mengakui terdapat penurunan konsumsi pada sebagian kelompok masyarakat, khususnya kelas menengah.

Namun, kondisi tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan belum menjadi indikator krisis serius.

Ia menjelaskan ancaman krisis ekonomi umumnya ditandai oleh:

• Kontraksi ekonomi dua kuartal berturut-turut
• Inflasi tinggi
• Penurunan daya beli drastis
• Pengangguran meningkat signifikan

“Potensi krisis tentu selalu ada, tetapi kondisi sekarang masih relatif aman dan terkendali,” katanya.

Pemerintah Diminta Jaga Kepercayaan Investor

Wildan menilai, menjaga optimisme masyarakat dan kepercayaan investor menjadi faktor penting untuk menahan tekanan terhadap rupiah.

Ia menekankan pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang konsisten, kredibel, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.