Macet Tahunan di Simpang Mengkreng, Ini Langkah Bupati Jombang Warsubi

Ringkasan Berita:

• Flyover Simpang Mengkreng masuk tahap persiapan serius, melibatkan Pemkab Jombang, Nganjuk, dan Kediri bersama Ditjen Bina Marga.
• Proyek senilai Rp715 miliar ini fokus pada pembebasan lahan seluas lebih dari 50.000 m⊃2;, dengan 17.000 m⊃2; di Jombang.
• Flyover ditargetkan mulai dibangun 2027, diharapkan mengurai kemacetan parah di titik pertemuan arus kendaraan tiga kabupaten.  

SURYA.co.id, JOMBANG - Rencana pembangunan flyover Simpang Mengkreng kini memasuki tahap persiapan serius. 

Pemerintah Kabupaten Jombang, Nganjuk, dan Kediri mulai menyatukan langkah untuk mempercepat realisasi proyek prioritas pemerintah pusat tersebut.

Komitmen itu ditunjukkan melalui pertemuan tiga kepala daerah dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin (25/5/2026). 

Agenda utama yang dibahas adalah kesiapan daerah, khususnya terkait proses pembebasan lahan yang menjadi tahapan krusial sebelum proyek dimulai.

Baca juga: Wacana Pembangunan Flyover Simpang Mengkreng Senilai Rp 800 Miliar, Ini Skema Pembiayaannya

Flyover ini diharapkan mampu mengurai kemacetan parah di kawasan Simpang Mengkreng, yang selama ini dikenal sebagai titik pertemuan arus kendaraan dari tiga kabupaten sekaligus. 

Dengan adanya proyek ini, mobilitas antarwilayah diproyeksikan lebih lancar dan aman.

Hasilkan Sejumlah Poin Penting

Bupati Jombang Warsubi menjelaskan, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, terutama terkait estimasi anggaran dan kesiapan sirkulasi lahan.

"Pembicaraan awal memproyeksikan pembangunan flyover ini menelan anggaran sebesar Rp715 miliar. Konsep yang diusung mengutamakan aspek fungsionalitas utama untuk memecah kemacetan ketimbang desain yang glamor," tutur Warsubi dalam keterangan yang diterima SURYA.co.id.

Bupati menyebut, jika seluruh tahapan lobi dan perencanaan berjalan mulus, tahapan awal pembangunan fisik diharapkan dapat dimulai pada tahun 2027.

"Hitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, kalau total keseluruhan lahan yang perlu dibebaskan diatas 50.000 meter persegi. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Jombang saja, lahan yang perlu dibebaskan sekitar 17.000 meter persegi," bebernya.

Ditangani Langsung Pemerintah Pusat

Mengingat besarnya luasan tersebut, para kepala daerah berharap seluruh biaya pembebasan lahan ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Namun, pihak kementerian mengharapkan adanya skema sharing (berbagi beban pendanaan) pembebasan lahan antardaerah yang disesuaikan dengan proporsi luasan wilayah berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED) PU.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang Imam Bustomi mengatakan, pembangunan fisik flyover nantinya akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. 

Sementara pemerintah daerah diminta menyiapkan dukungan non konstruksi, termasuk penyediaan lahan.