Ajak Diskusi Menkeu Purbaya Soal Polemik Thrifting Impor Baju Bekas, Ini Sosok Adian Napitupulu

Ringkasan Berita:

• Adian Napitupulu siap berdialog dengan Menkeu Purbaya terkait polemik thrifting.
• Ia menilai thrifting tak bisa disederhanakan sebagai isu ilegalitas semata.
• Data lingkungan menunjukkan konsumsi air tekstil sangat tinggi, mendorong minat thrifting.

SURYA.co.id - Inilah sosok Adian Napitupulu yang blak-blakan ajak diskusi Menteri Keungan Purbaya Yudhi Sadewa terkait polemik Thrifting.

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menyatakan kesiapannya berdialog dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas polemik seputar aktivitas thrifting yang belakangan menjadi sorotan publik.

Thrifting sendiri merupakan praktik membeli pakaian bekas layak pakai yang digemari karena lebih hemat dan sering kali menawarkan pilihan barang unik yang tidak mudah ditemukan di toko reguler.

Politikus PDIP itu menegaskan bahwa polemik thrifting seharusnya tidak dipahami secara sempit hanya sebagai masalah barang ilegal.

Menurutnya, fenomena ini berkaitan erat dengan perubahan perilaku generasi muda serta isu keberlanjutan di sektor tekstil.

Pernyataan tersebut disampaikan Adian ketika menerima perwakilan pedagang thrifting di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/11/2025).

“Pada 12 November lalu, saya WhatsApp Pak Purbaya, saya ajak berdiskusi tentang thrifting. Riset global mengatakan 67 persen generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting,” ujar Adian dalam forum tersebut, melansir dari Tribunnews.

Ia kemudian memaparkan data terkait tingginya konsumsi air dalam industri tekstil.

Misalnya, satu celana jeans memerlukan sekitar 3.781 liter air, sedangkan satu kaus atau kemeja katun membutuhkan sekitar 2.700 liter, atau setara konsumsi air minum seseorang selama 2,5 tahun.

Faktor lingkungan inilah, kata Adian, yang turut mendorong minat generasi muda pada barang preloved.

“Jadi kalau kemudian generasi milenial itu risetnya 67 persen menggemari thrifting, salah satu alasannya ini. Artinya thrifting tidak bisa dilihat sederhana seperti yang dikatakan Pak Purbaya,” lanjutnya.

Adian mengingatkan agar pemerintah memandang isu ini secara komprehensif.

Jika masalah utamanya adalah legalitas, ia menilai logika serupa akan menyeret keberadaan ojek online yang secara hukum juga tidak termasuk kategori angkutan umum.

“Kita selama 14 tahun bersepakat melanggar Undang-Undang bersama. Jadi jangan lihat thrifting sesederhana itu,” tegasnya.

Baca juga: Respon Menohok Menkeu Purbaya Soal Pedagang Thrifting Ingin Impor Baju Bekas Dilegalkan: Sudah Jelas