Tabiat Guru SD Viral Nur Aini yang Mengeluh Tempuh 75 Km Tiap Hari Diungkap Pemkab Pasuruan

Ringkasan Berita:

• Nur Aini, Guru SDN II Mororejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur viral di media sosial
• Nama Nur Aini viral usai mengaku harus menempuh 75 kilometer setiap hari untuk mengajar. 
• BKPSDM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ungkap tabiat Nur Aini melakukan pelanggaran berat.

SURYA.CO.ID - Tabiat Nur Aini, Guru SDN II Mororejo, diungkap oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, Jawa Timur.

Nama Nur Aini menjadi sorotan usai mengaku harus menempuh 75 kilometer setiap hari untuk mengajar.

Rumah Nur Aini berada di Kecamatan Bangil, sedangkan tempatnya mengajar SDN II Mororejo berada di Kecamatan Tosari.

Menurut Nur Aini, ia harus berangkat pukul 05.30 WIB, agar bisa tiba di sekolah tepat waktu. 

"Kalau berangkat jam setengah 6 pagi, nyampe setengah 8 lebih," ungkap Nur Aini dikutip dari akun TikTok Cak Soleh.

Nur Aini adalah guru berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berharap Pemkab Pasuruan memindahkannya ke sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya.

Video pengakuan Nur Aini yang diunggah oleh pengacara Cak Sholeh asal Surabaya itu menyita perhatian publik, hingga viral di media sosial.

Baca juga: Sosok Cak Sholeh yang Bantu Viralkan Kasus Nur Aini, Guru SD Mengeluh Tiap Hari Tempuh Jarak 57 Km

Tabiat Nur Aini

Kasus Nur Aini kini tengah jadi perhatian Pemkab Pasuruan.

Namun, terungkap bahwa Nur Aini ternyata telah melakukan pelanggaran berat selama menjadi pengajar di SDN II Mororejo.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyebut Nur Aini telah melakukan dua kali pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran berat tersebut.

Pemeriksaan pertama dilakukan pada September 2025, namun tidak tuntas karena Nur Aini mengaku kurang sehat.

“Selanjutnya, pada pemeriksaan kedua di Bulan Oktober yang bersangkutan tiba-tiba izin keluar dan tidak balik lagi ke ruangan saat proses pemeriksaan."

"Padahal saat itu sudah masuk materi pertanyaan inti terkait absensi dan alasan tidak masuk mengajar,” kata Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Pasuruan, Defi Nilambarsari, Kamis (20/11/2025).

Defi memaparkan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemeriksaan hanya dapat dilakukan dua kali.

Jika ada keberatan atau sanggahan, seharusnya disampaikan pada pemeriksaan kedua.

“Baik pada pemeriksaan pemeriksaan pertama maupun kedua, yang bersangkutan tidak ada sanggahan atas bukti pelanggarannya. Sedangkan dari temuan, yang bersangkutan tidak masuk atau tidak mengajar sebanyak 90 hari,” tegasnya.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, BKPSDM menilai Nur Aini telah melanggar disiplin PNS kategori berat.

Dalam regulasi, pelanggaran berat meliputi tidak masuk 10 hari berturut-turut tanpa alasan atau 28 hari komulatif dalam satu tahun.

“Nanti semua hasil pemeriksaan ini dikirim ke BKN melalui sistem dan ada hasil seperti apa sangsi yang dijatuhkannya,” jelas Defi.

Nur Aini Menuduh Kepala Sekolah

Selain karena jarak yang terlalu jauh, Nur Aini juga menjelaskan bahwa gaji yang diterima juga tidak utuh karena terpotong pinjaman koperasi akibat ulah kepala sekolah.

"Saya tidak merasa pinjam pada koperasi. Namun, tanda tangan saya dipalsukan oleh kepala sekolah."

"Gaji saya terpotong sebesar Rp 600.000 sekitar 5 bulan," ujar dia. 

Ia menyampaikan bahwa alasan pengajuan pindah mengajar ke BKPSDM itu karena kondisi kesehatan dan iklim kerja di sekolah.

Jarak sekolah dengan rumah sejauh 57 kilometer dan jika total pulang pergi jadi 114 kilometer.

"Akibat jauh itu, kini mulai berdampak pada kesehatan saya. Karena saat ini saya sedang menjalani perawatan," tuturnya.

Dia juga menjelaskan soal data kehadiran yang selama ini direkayasa oleh Kepala Sekolah SDN II Mororejo, Endro Wibowo, dan operator sekolah.

Ia menyebut, bukti presensi yang dimiliki BKPSDM diduga hasil rekayasa, bukan yang sebenarnya, dan merugikan dirinya.

"Saat saya diperiksa oleh BKPSDM, saya sudah menyertakan dan memberikan bukti yang sebenarnya."

"Namun, untuk absensi yang dipegang BKPSDM tidak berkenan mengeluarkannya," katanya.