Pungli Ratusan Juta Terkuak Gegara Viral Guru Banting Nasi Kotak, Inilah Sosok Kepsek Aspinawati

Ringkasan Berita:

• Video guru honorer membanting nasi kotak viral dan memicu protes orang tua murid.
• Demo berkembang menjadi pengungkapan dugaan pungli dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.
• Kepala sekolah Aspinawati Harahap resmi dicopot dari jabatan.

SURYA.co.id - Kisruh terjadi di SD Negeri 021 Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, setelah seorang guru honorer berinisial YH menjadi sorotan publik.

Rekaman video yang beredar luas menunjukkan YH melemparkan sebuah nasi kotak di depan para guru dan murid, tepat di halaman depan kelas.

Insiden tersebut berlangsung pada Senin (10/11/2025), sesaat setelah kegiatan sosialisasi anti-perundungan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Kampar bersama Dinas Pendidikan setempat. Dalam video itu, sejumlah siswa terlihat terdiam menyaksikan suasana tegang yang tiba-tiba pecah.

“Nasi ini bukan nasi MBG. Tapi hadiah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, setelah sosialisasi bullying,” kata YH kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com.

YH menjelaskan bahwa tindakan membanting kotak makanan itu dipicu perbedaan pendapat mengenai cara pendistribusian nasi kotak.

Ia mengusulkan pembagian dilakukan di dalam kelas agar lebih tertib, sementara beberapa guru lain mendesak agar makanan itu langsung dibagikan saat itu juga.

“Alasan kami membanting karena para guru meminta agar diberikan cepat. Setelah saya banting itu, guru tidak terima dengan sikap saya,” jelasnya.

Pihak sekolah belum memberikan klarifikasi resmi ketika video tersebut menghebohkan dunia maya.

Munculnya Dugaan Pungli

Dua hari setelah kejadian, tepatnya Rabu (12/11/2025), ratusan orang tua dan siswa mendatangi sekolah untuk menggelar demonstrasi.

Awalnya, aksi itu bertujuan menuntut penindakan atas perilaku guru yang dianggap tidak pantas.

Namun protes tersebut justru berkembang menjadi pengungkapan dugaan pungutan liar (pungli) yang selama ini mereka rasakan.

Dalam aksi terbuka itu, para wali murid mengungkapkan berbagai jenis pungutan, antara lain:

Iuran tanah timbun: Rp 50.000 per orang tua
Iuran penghijauan: Rp 35.000 per siswa
Potongan Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 50.000
Pembelian buku Tes Kemampuan Akademik (TKA)
Uang masuk sekolah tanpa kwitansi, nominal berbeda tiap anak
Biaya seragam siswa baru antara Rp 1 juta – Rp 3 juta

Baca juga: Duduk Perkara Guru SD di Riau Banting Nasi Kotak Berujung Didemo Wali Murid, Fakta Lain Terungkap

Seorang wali murid mengungkap bahwa total pungutan yang mereka keluarkan bisa mencapai jumlah yang sangat besar.

“Jumlah siswa banyak di sini, ada 1.000. Jadi kalau dikumpulkan semua bisa ratusan juta,” ujarnya kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (14/11/2025).

“Belum lagi uang masuk murid baru dari satu juta sampai tiga juta. Alasannya untuk bayar seragam,” tambahnya.

Wali murid lain, Elnawati, menyebut pungutan tersebut tidak pernah melalui mekanisme rapat komite.
“Tidak ada pertanggungjawaban. Rapat hanya formalitas saja,” kata dia.

Kepsek Dicopot

Menanggapi protes besar-besaran tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar segera turun tangan.

Kepala Disdik Kampar, Siti, menyampaikan keputusan tegas: Kepala Sekolah Aspinawati Harahap dicopot dari jabatannya. Ia dinilai menjalankan kepemimpinan yang arogan dan tidak transparan.

“Kepala sekolah yang mengadu ke kami diintimidasi. Mau tidak mau, dengan berat hati saya sampaikan bahwa kepala sekolah dicopot dari jabatannya,” ujar Siti pada Rabu (12/11/2025).

Selain kepala sekolah, dua guru honorer juga diberhentikan:

Yon Hendri — guru yang viral karena membanting nasi kotak
Reza Arya Putra — guru honorer lain yang turut terseret dalam persoalan internal

“Kami mendapat banyak keluhan dari wali murid terhadap kedua tenaga pendidik tersebut,” tambah Siti.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), SDN 021 Tarai Bangun memiliki 995 siswa: 505 laki-laki dan 490 perempuan.

Pada tahun 2025, terdapat 226 penerima PIP dengan total dana Rp 75.825.000, turun dari tahun 2024 yang mencapai 267 penerima dengan anggaran Rp 117.900.000.

Sebagai penulis, saya melihat kasus di SDN 021 Tarai Bangun bukan sekadar persoalan seorang guru yang tersulut emosi.

Insiden pembantingan nasi kotak hanya menjadi pemicu yang membuka masalah yang jauh lebih besar.

Reaksi cepat masyarakat menunjukkan bahwa isu pungli di sekolah bukan lagi hal sepele, terutama ketika menyentuh hak-hak dasar siswa. 

Transparansi pengelolaan sekolah seharusnya menjadi prinsip wajib, bukan sekadar formalitas.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id