Tak Cuma Roy Suryo, 2 Alumni UGM Ini Juga Gugat Jokowi dan Minta Lihat Ijazah Asli, Endingnya Kecewa

SURYA.co.id - Tak cuma Roy Suryo, ternyata juga ada 2 alumni UGM gugat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) gara-gara ijazahnya.

Mereka menuntut untuk melihat langsung ijazah Jokowi yang asli.

Namun, tuntutan mereka kini berakhir dengan kekecewaaan.

Upaya mediasi antara para pihak dalam gugatan citizen lawsuit terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (28/10/2025), berakhir tanpa hasil.

Gugatan masyarakat ini merupakan sarana hukum bagi warga untuk menuntut akuntabilitas negara atas dugaan kelalaian dalam memenuhi hak publik.

Sidang mediasi yang dipimpin mediator nonhakim Dara Pustika Sukma tersebut tercatat dalam perkara nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt.

Gugatan diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto.

Mereka menggugat empat pihak: Joko Widodo sebagai tergugat pertama, Rektor UGM Ova Emilia sebagai tergugat kedua, Wakil Rektor UGM Prof. Wening sebagai tergugat ketiga, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai tergugat keempat.

Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, menyatakan mediasi dinyatakan gagal lantaran tidak tercapai kesepakatan antarpihak.

“Mediator menyatakan mediasi deadlock karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan perkara secara damai. Pihak tergugat tidak mau memenuhi tuntutan penggugat,” ujar Irpan seusai proses mediasi, melansir dari Kompas.com.

Irpan menjelaskan bahwa penggugat meminta Jokowi memperlihatkan ijazah asli, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum.

“Penggugat bukan aparat penegak hukum, sehingga tidak memiliki kewenangan. Karena itu, tidak ada kewajiban bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan,” tegasnya.

Penolakan itu juga diperkuat oleh pernyataan pihak UGM yang menolak membuka akses terhadap dokumen akademik, baik secara daring maupun langsung. Irpan menambahkan, karena mediasi tidak mencapai kesepakatan, perkara akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

“Agar perkara tidak berlarut-larut, mediator akan menyerahkan kembali prosesnya kepada majelis hakim. Kami juga akan menyiapkan eksepsi atas gugatan citizen lawsuit ini,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Andhika Dian Prasetyo, menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi.

“Sidang mediasi hari ini berakhir deadlock. Kami sudah mencoba beberapa opsi yang ditawarkan mediator, namun semuanya ditolak,” ujarnya.

Menurut Andhika, sikap pihak tergugat dinilai tidak adil karena menolak membuka dokumen yang sebelumnya pernah diperlihatkan kepada pihak lain.

“Sebelumnya Pak Jokowi pernah menunjukkan ijazah kepada relawan, yang juga masyarakat. Kami pun masyarakat,” ucapnya.

Andhika menegaskan bahwa perkara ini kini akan berlanjut ke sidang pokok untuk proses pembuktian.

“Karena hasilnya deadlock, sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Kemungkinan minggu depan atau sesuai jadwal panggilan dari PN Surakarta,” tutupnya.

Kegagalan mediasi ini menunjukkan bahwa ruang dialog antara warga dan penyelenggara negara masih rentan buntu ketika menyangkut isu sensitif seperti keaslian dokumen publik.

Di satu sisi, warga menuntut transparansi sebagai bentuk hak konstitusional mereka. Namun di sisi lain, tergugat berpegang pada prinsip hukum dan batas kewenangan.

Kasus ini memperlihatkan dilema antara hak publik dan perlindungan data pribadi. Proses hukum yang terbuka dan berimbang menjadi kunci agar polemik ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar.

Masyarakat berhak tahu, tetapi kebenaran hukum harus ditegakkan melalui jalur yang sah. Harapannya, sidang pokok nanti mampu memberi kejelasan hukum tanpa memantik perpecahan persepsi di ruang publik.

Fakta Baru Kasus Ijazah Jokowi

Sebelumnya, terungkap sederet fakta baru tentang kasus ijazah Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini tak kunjung selesai.

Salah satu faktanya yakni sejumlah elite Projo diperlihatkan langsung ijazah Jokowi yang asli saat bertandang ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

Hal ini terjadi setelah Roy Suryo Cs sebelemunya sempat memamerkan bukti baru yang didapatnya dari KPU.

Roy Suryo juga membeberkan sejumlah kejanggalan berdasarkan bukti baru tersebut.

Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali ramai diperbincangkan setelah Roy Suryo dan sejumlah pihak mempertanyakan validitas dokumen akademik tersebut.

Meski Kepolisian dan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menegaskan bahwa ijazah Jokowi benar-benar autentik, Roy tetap berpegang pada pandangannya bahwa ijazah itu “99,9 persen palsu.”

1. Ijazah Ditunjukkan ke Elit Projo

Meski isu terus bergulir, Presiden Jokowi belum menampilkan ijazah aslinya ke hadapan publik luas.

Namun, baru-baru ini sejumlah petinggi relawan Projo mendapat kesempatan langka untuk melihat langsung dokumen tersebut ketika mereka berkunjung ke rumah Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Jumat (24/10/2025).

“Kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah itu ada asli,” kata Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, melansir dari Tribun Tangerang.

Ia menilai polemik seputar ijazah seharusnya sudah berakhir karena bukti keaslian telah berulang kali dikonfirmasi oleh pihak berwenang.

“Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy (Suryo) ajalah. Sebetulnya udah bolak-balik ijazah ini Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada,” jelas Freddy.

Menurutnya, momen tersebut sekaligus memperkuat keyakinan publik bahwa ijazah Jokowi memang nyata dan dikeluarkan secara sah oleh UGM.

“Dan Pak Jokowi sudah menunjukkan ke rektor, dekan. Bukan hanya menepis semua isu dan keraguan ijazah Pak Jokowi hilang terbakar, memang ada, dikeluarkan oleh UGM dan dipegang. Jadi selesai isu ijazah itu,” tegasnya.

2. Roy Suryo Kembali Temukan Kejanggalan

Di sisi lain, Roy Suryo mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam salinan ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM yang diterimanya secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada awal Oktober 2025.

Setelah meneliti dokumen itu selama beberapa minggu, ia menilai ada perbedaan mencolok dibanding salinan-salinan sebelumnya.

Bagian tertentu dalam dokumen, seperti tanda tangan dan tanggal lahir, tampak ditutup secara berbeda.

“Kenapa sekarang beda dengan dulu? Kalau di-blur, nggak kayak gini. Ini diabu-abukan,” kata Roy saat ditemui di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

Roy menyebut pihaknya, termasuk Bonatua Silalahi, akan menyelidiki penyebab perubahan tersebut.

Ia menegaskan bahwa ijazah bukan dokumen rahasia seperti KTP karena tidak memuat data sensitif seperti NIK. 

“Ijazah itu sekali lagi tidak dikecualikan. Harusnya dibuka. Kalau KTP, iya, karena ada NIK,” ujarnya.

Meski beberapa bagian ditutup, Roy mengaku tetap bisa menganalisis ukuran, proporsi, serta tata letak elemen cetak di ijazah itu.

Ia berencana membandingkannya dengan ijazah alumni lain dari periode kelulusan yang sama.

“Nanti kita cek proporsinya, batas kanan, batas kiri, dan dimensinya sama atau tidak,” katanya.

Roy mengaku hasil penelitiannya bersama Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tyassuma menunjukkan bahwa bahan salinan ijazah dari KPU identik dengan versi yang mereka analisis.

“Sudah saya cek, yang diberikan oleh KPU sama dengan yang kami teliti. Ijazah itu 99,9 persen palsu,” klaimnya.

Ia juga menyoroti posisi logo dan teks yang menurutnya tidak seimbang jika dibandingkan dengan ijazah milik alumni lain dari Fakultas Kehutanan UGM angkatan yang sama, seperti Frono Jiwo, Hari Mulyono, dan Sri Murtiningsih.

“Yang saya lihat di KPU juga meleset. Harusnya cetakannya sama,” tambahnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id