Apa Kabar Bupati Pati Sudewo? Nasib Pemakzulannya Bakal Diputuskan Rapat Paripurna DPRD Jumat Nanti

SURYA.co.id - Masih ingat dengan Bupati Pati Sudewo yang sempat viral terancam dimakzulkan lantaran kebijakannya?

Kabarnya, pemakzulan Bupati Pati Sudewo bakal segera diputuskan.

Proses panjang kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati segera mencapai babak akhir.

Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 31 Oktober 2025, menjadi momentum penentuan arah rekomendasi akhir terhadap Bupati Pati, Sudewo.

Dalam forum itulah akan ditentukan apakah hasil penyelidikan Pansus berujung pada usulan pemakzulan ke Mahkamah Agung (MA) atau sebaliknya.

Pembentukan Pansus sendiri dilakukan sejak pertengahan Agustus 2025 untuk menelusuri sejumlah kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat.

Nama Sudewo mulai banyak dibicarakan publik setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen diberlakukan.

Selama lebih dari dua bulan, tim Pansus telah menggelar serangkaian rapat, klarifikasi, dan pengumpulan data.

Kini hasilnya siap dipaparkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, memastikan seluruh proses akan berlangsung terbuka dan sesuai mekanisme.

“31 Oktober 2025 rapat paripurna menerima hasil laporan Pansus Hak Angket DPRD yang menindaklanjuti kinerja Bupati Pati,” ujar Ali, melansir dari Tribun Jateng.

Ali menambahkan, penyampaian hasil kinerja Pansus akan dibacakan di hadapan seluruh anggota dewan untuk kemudian diputuskan bersama.

“Kalau itu dilanjutkan dan disepakati, kalau teman-teman DPRD meminta hak untuk menyatakan pendapat berarti dilanjutkan hak menyampaikan pendapat. Tapi itu harus kesepakatan dari teman-teman anggota DPRD Kabupaten Pati,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan menghormati keputusan akhir yang akan diambil.

“Yakinlah DPRD Kabupaten Pati akan melaksanakan yang terbaik untuk masyarakat,” ucapnya, menegaskan bahwa tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam proses ini.

Dari pihak Pansus sendiri, anggota sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati, menyebut tahapan penyimpulan telah selesai dilakukan.

“Saat ini memasuki tahap penyimpulan dan akan menuju paripurna,” ujarnya. Ia berharap masyarakat menerima hasil akhir dengan lapang dada.

“Karena itulah hasil dari proses yang sama-sama kami ikuti selama ini... Semoga ini menjadi suatu keputusan yang terbaik untuk Kabupaten Pati,” tuturnya.

Sementara itu, Wakapolresta Pati AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing isu dan tetap menjaga ketertiban.

“Rapat Pansus masih bergulir dan puncaknya adalah sidang paripurna,” katanya.

“Kami harap setiap lapisan masyarakat, dari aliansi apapun yang menyatakan diri kontra maupun pro (terhadap Bupati), tolong dihargai, hormati, patuh hukum, nanti putusannya seperti apa tolong dihormati,” lanjut Petrus.

Ia menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga suasana aman dan damai.

“Tanpa peran aktif masyarakat, polisi tidak akan bisa menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif seperti harapan masyarakat. Maka kami mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusivitas,” ucapnya.

“Apapun pilihannya, bagaimana pun keinginannya, tolong hormati apapun nantinya hasil Pansus,” tegas Petrus.

Dengan agenda yang semakin dekat, seluruh pihak kini menunggu keputusan penting dari sidang paripurna DPRD Pati, sebuah momen yang akan menentukan arah kepemimpinan Kabupaten Pati ke depan.

Pentolan Demo Pati Nyaris Bonyok Dikeroyok Pendukung Bupati Sudewo

Sebelumnya, Suasana tegang mewarnai rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (2/10/2025) pagi.

Agenda tersebut menghadirkan Bupati Pati Sudewo untuk dimintai keterangan sekaligus klarifikasi atas sejumlah kebijakan pemerintahannya yang belakangan menuai sorotan.

Menurut laporan Tribun Jateng, ratusan pendukung Sudewo sudah memenuhi area Pendopo Kantor Bupati hingga depan Gedung DPRD sejak pagi.

Aparat kepolisian pun menyiagakan ratusan personel guna mengantisipasi potensi gesekan.

Keributan pecah sekitar pukul 09.40 WIB ketika massa mengetahui kedatangan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istiyanto, bersama rekannya Supriyono alias Botok.

Keduanya mencoba masuk melalui pintu selatan Gedung DPRD.

Sorakan keras terdengar dari arah massa pendukung bupati. “Kuwi Teguh! Kuwi Teguh!” teriak sejumlah orang sebelum kerumunan bergerak menyerang.

Dalam insiden tersebut, Botok berhasil meloloskan diri dengan memanjat gerbang, sedangkan Teguh sempat terjatuh.

Ia menjadi sasaran pukulan dan tendangan hingga akhirnya diselamatkan aparat keamanan. 

Dengan sepatu tinggal sebelah, Teguh melompat masuk ke area DPRD untuk menghindari serangan lanjutan.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, yang hadir langsung di lokasi mengakui situasi cukup sulit dikendalikan.

Meski demikian, ia menegaskan aparat sudah menyiapkan skema pengamanan maksimal.

“Rapat Pansus ini menjadi atensi, sehingga kami menurunkan kekuatan penuh. Ratusan personel ditempatkan di titik strategis agar jalannya persidangan berjalan aman dan tertib,” ujar Jaka, melansir dari Kompas.com.

Polisi menerapkan sistem pengamanan berlapis, mulai dari ruang sidang DPRD hingga area luar gedung, guna mencegah kerusuhan meluas.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tidak bisa dilepaskan dari dua sosok yang kerap tampil di garis depan pergerakan: Teguh Istiyanto dan Supriyono, yang lebih dikenal dengan panggilan Botok. Keduanya menjadi figur penting yang menggerakkan aspirasi warga, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu publik di Kabupaten Pati.

Teguh Istiyanto dikenal sebagai salah satu koordinator dan motor penggerak dalam aksi-aksi AMPB.

Namanya kerap muncul dalam berbagai forum, baik di media sosial maupun dalam pemberitaan lokal.

Teguh tidak hanya memimpin massa di lapangan, tetapi juga menegaskan komitmen bahwa perjuangan AMPB akan terus berlanjut melalui jalur hukum dan politik di DPRD.

Ia pernah membuat laporan ke Polresta Pati dan menyatakan bahwa posko AMPB tetap berdiri untuk mengawal jalannya hak angket serta menjaga transparansi penggunaan dana donasi publik.

Sosoknya dipandang sebagai aktivis yang konsisten, meskipun latar belakang pribadi seperti pendidikan atau riwayat pekerjaannya belum banyak diketahui publik.

Sementara itu, Supriyono atau Botok lebih sering muncul sebagai koordinator lapangan dalam aksi-aksi besar AMPB.

Ia dikenal dengan suara lantangnya dalam menyuarakan penolakan terhadap kebijakan daerah yang dianggap merugikan rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Botok juga menekankan pentingnya menjaga aksi tetap dalam koridor hukum.

Dalam sebuah pernyataan, ia menyebut bahwa warga tidak akan lagi melakukan unjuk rasa apabila Bupati ditetapkan sebagai tersangka, sebagai bentuk komitmen untuk menjaga ketertiban.

Nama Botok pernah dikaitkan dengan tudingan sebagai provokator dalam sebuah flyer yang tersebar di media sosial.

Namun, isu tersebut kemudian dianggap hoaks. Bagi warga Pati, Botok lebih dikenal sebagai aktivis yang berani bersuara dan konsisten mendampingi perjuangan masyarakat bawah.

Kehadiran Teguh Istiyanto dan Supriyono Botok dalam tubuh AMPB menjadikan aliansi ini tetap solid. Keduanya bukan hanya penggerak aksi, tetapi juga wajah yang mewakili kegelisahan rakyat kecil terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, Teguh lebih menekankan jalur hukum dan politik, sedangkan Botok dikenal sebagai pengobar semangat massa di lapangan, keduanya melengkapi satu sama lain dalam perjuangan AMPB.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id