4 Bukti Kompaknya Menkeu Purbaya dan Pramono Anung Soal TKD, Dana Mengendap hingga Impor Baju Bekas

SURYA.CO.ID - Ketika sebagian kepala daerah berseberangan dengan kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru sebaliknya.  

Pramono Anung terlihat kompak dengan Menkeu Purbaya, bahkan tak pernah menyangkal data yang disajikan sang menteri. 

Di salah satu momen, Pramono bahkan mengacungkan jempol ke Purbaya.

Berikut bukti-bukti kekompakan Pramono Anung dan Menkeu Purbaya: 

1.  Akui dana ngendap RP 14,6 triliun 

Baca juga: Acungan Jempol Pramono Anung Tak Langsung Luluhkan Purbaya Soal Pembangunan Gedung, Tapi Setuju Ini

Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyangkal data yang disajikan Purbaya soal dana Pemprov Jabar Rp 4,1 triliun mengendap di bank, Pramono justru mengakui. 

Pramono mengakui ada dana Pemprov DKI Rp 14,6 triliun yang mengendap di bank. 

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen,” ucap Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Dana yang masih terparkir di bank itu terjadi karena pola pembayaran belanja APBD DKI Jakarta memang cenderung meningkat di akhir tahun.

“Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir 2023 itu sekitar Rp 16 triliun, di tahun 2024, Rp 18 triliun,” kata dia.

Pramono menyampaikan dana sebesar Rp 14,6 triliun milik Pemprov DKI Jakarta yang kini masih mengendap di bank bukan dana yang menganggur. Dana itu telah disiapkan untuk pembayaran proyek fisik, serta pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan pada November dan Desember 2025.

"Memang selalu di Jakarta itu pembayaran bagi semua proses pengadaan jasa dan barang dan juga fisik itu pembayarannya selalu di bulan November dan di bulan Desember,” ujar Pramono.

Pola pembayaran di akhir tahun sudah menjadi karakter pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta selama beberapa tahun terakhir. Hal itu disebabkan oleh jadwal pengerjaan proyek dan proses administrasi yang umumnya baru rampung pada kuartal keempat.

“Kenapa kemudian ada dana yang kami simpan sekarang ini 14,6 triliun? Untuk menyelesaikan pembayaran pada bulan November dan Desember ini. Jadi sekali lagi, saya termasuk yang berterima kasih dan sepakat dengan Pak Menteri Keuangan,” kata Pramono.

Pramono mencontohkan, pada akhir 2023 penyerapan anggaran untuk pembayaran mencapai Rp16 triliun, sementara pada 2024 meningkat menjadi Rp18 triliun.

Pramono memastikan, dana yang kini tersimpan di bank bukanlah bentuk deposito atau simpanan pasif.

Dana tersebut telah disiapkan untuk pembayaran proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan pada November dan Desember 2025.

"Benar ada (dana mengendap), tetapi di Jakarta bukan untuk apa, menjadi deposito atau dan, bukan, semata-mata nanti untuk persiapan kita untuk menyelesaikan hal ini,” ucap Pramono.

2. Tak keberatan DBH Dikurangi

Saat banyak kepala daerah memprotes pemotongan dana transfer ke daerah (TKD), Pramono memilih diam. 

Padahal, DKI Jakarta mengalami pengurangan dana transfer ke daerah atau Dana Bagi Hasil (DBH)  sebesar Rp 15 triliun.

Meski begitu, Pramono Anung mengaku tidak keberatan dengan kebijakan pemerintah pusat itu. 

Bahkan saat pertemuan dengan Menkeu Purbaya di Balai Kota, Selasa (7/9/2025), Pramono tidak memprotes pemotongan itu. 

Pramono bahkan bertekad akan mengikuti langkah fiskal yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. 

"Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama pemotongan DBH. Pemerintah Jakarta sama sekali tidak akan argue terhadap itu," ucap Pramono, Selasa.

Pramono menjelaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) turun menjadi Rp 79 triliun usai DBH dipangkas sekitar Rp 15 triliun.

Pramono meyakini kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat itu, sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, dan kami mengikuti sepenuhnya. Termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," lanjut Pramono.

3. Beri Izin manfaatkan dana Rp 200 triliun di bank Himbara 

Pramono Anung ternyata mendukung kebijakan Purbaya mengucurkan dana Rp 200 triliun untuk bank HImbara. 

Pramono bahkan meminta izin Purbaya untuk bisa memanfaatkan dana Rp 200 triliun tersebut. 

Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

"Kami ingin memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang diputuskan oleh Pak Menteri ke Bank Himbara kami juga boleh memanfaatkan untuk BUMD yang ada di Jakarta," kata Pramono usai bertemu Purbaya di Balai Kota, Selasa (7/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Purbaya menjelaskan bahwa BUMD Jakarta bisa langsung menghampiri Bank Himbara jika ingin memanfaatkan dana tersebut dengan skema Business to Business.  

"Tentang dana Rp 200 Triliun dari Bank Himbara, bisa dipakai tidak? Itu pada dasarnya Business to Business. Kalau menguntungkan mereka bisa langsung datang ke Himbara-nya," jelas Purbaya.

Purbaya juga membuka peluang mengimplementasikan strategi yang sama ke Bank Jakarta tapi dengan syarat dana tersebut terserap dan tersalurkan dengan baik. 

"Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara, yang Rp 200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Jangan sampai saya kasih duit tapi terusnya panik," ujar Purbaya. 

Menkeu Purbaya bahkan berjanji akan menyuntik dana Rp 10-20 triliun ke Bank Jakarta agar dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan industri lokal.

Purbaya mengatakan sudah memastikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar Bank Jakarta bisa menyerap dana tersebut.  

“Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh gak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” ungkap Purbaya usai bertemu Pramono di Balai Kota DKI, Selasa (7/10/2025).

Dia menargetkan, jika jumlah dana yang disalurkan sekitar Rp 10 triliun–Rp 20 triliun, aliran dana ini bisa menyebar ke UMKM dan industri lainnya, baik di Jakarta maupun di daerah lain.

“Tapi kalau Rp 10 triliun–Rp 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerap ya. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” ungkap Purbaya.

4. Dukung penertiban impor pakaian bekas ilegal

Rencananya Purbaya akan mengenakan denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal juga didukung Pramono Anung.  

Kebijakan ini dinilai dapat mengancam mata pencaharian ribuan pedagang kecil yang selama ini bergantung pada penjualan pakaian impor dari Jepang, Korea, hingga Amerika.

“Selama ini barang dimusnahkan, negara malah keluar biaya. Saya enggak dapat pemasukan, malah keluar ongkos buat musnahin barang itu dan kasih makan orang di penjara. Jadi nanti kita ubah, bisa denda orangnya,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (22/10/2025).

Kebijakan tersebut bukan untuk menutup Pasar Senen, tetapi untuk melindungi industri tekstil nasional sekaligus mendorong kebangkitan UMKM legal di sektor pakaian.

“Bukan mau nutup Pasar Senen. Nanti kan bisa diisi dengan produk-produk dalam negeri,” kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, jika nantinya dilakukan operasi pengawasan, Pemprov DKI akan turun langsung memberikan pendampingan.

“Nanti kalau memang ada operasi, malah Pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).

Menurut Pramono, praktik penjualan pakaian bekas impor ilegal selama ini telah menimbulkan kerugian bagi para pedagang lokal, khususnya grosir di Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen yang kesulitan bersaing. Untuk itu, Pramono tidak ingin para pedagang hanya menjadi reseller produk impor.

“Thrifting inilah yang merugikan, salah satu yang dirugikan adalah grosir di Pasar Tanah Abang, Senen, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian Jakarta setuju dengan itu,” ungkap Pramono.

Nantinya, Pramono meminta Dinas Koperasi, UMKM, dan dinas terkait lainnya untuk memberikan pelatihan serta pendampingan agar para pedagang bisa beralih menjual produk lokal hasil karya sendiri.

“Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang,” ujar Pramono.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Momen Pramono Anung dan Purbaya Acungkan Jempol, Menkeu Pagi-pagi Sambangi Balai Kota DKI, Ada Apa?