Terlanjur Menteri PU Janji Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, Pimpinan DPR: Dibahas Dulu

Kementerian PU juga menyiapkan program renovasi dan rekonstruksi untuk pesantren yang memiliki risiko tinggi.

Prioritas diberikan bagi bangunan yang berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, terdiri atas lebih dari dua lantai, atau dibangun tanpa tenaga ahli bersertifikat.

Diketahui, bangunan musala Ponpes Al Khoziny ambruk pada Senin (29/9/2025). Insiden ini menewaskan puluhan santri.

Dari sudut pandang penulis, usulan pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo menggunakan dana APBN sejatinya adalah langkah positif jika tujuannya benar-benar untuk membantu pemulihan lembaga pendidikan keagamaan pascabencana.

Pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan moral bangsa, sehingga perhatian pemerintah terhadap keberadaannya layak diapresiasi.

Namun, transparansi dan koordinasi lintas lembaga menjadi hal krusial yang tak bisa diabaikan. Penggunaan dana APBN bukan hanya soal niat baik, tetapi juga menyangkut tata kelola keuangan negara yang harus dijalankan secara akuntabel.

Karena itu, pandangan Saan Mustopa bahwa rencana tersebut perlu dibahas terlebih dahulu antar kementerian dan DPR, termasuk di Komisi V, adalah langkah bijak untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan maupun polemik di masyarakat.

Penulis melihat bahwa keinginan untuk membantu pesantren bisa berjalan beriringan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, asal dilandasi prinsip kehati-hatian dan keterbukaan. Dengan koordinasi yang tepat, usulan tersebut justru dapat menjadi contoh kolaborasi positif antara pemerintah pusat dan DPR dalam mendukung pendidikan keagamaan di Indonesia tanpa menimbulkan kontroversi publik.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id