Gibran Berterima Kasih Pada Roy Suryo dan Dokter Tifa: Sudah Perhatian

SURYA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengucapkan terima kasih kepada Roy Suryo dan Dokter Tifa. 

Ucapan terima kasih Gibran itu, diberikan khusus kepada Roy Suryo dan Dokter Tifa yang begitu perhatian, dengan mengunjungi makam kakek neneknya. 

“Saya atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada,” ujar Wapres Gibran, Jumat (10/9/2025) dikutip dari Kompas.com. 

Gibran menyebut, siapa pun boleh ziarah kubur ke makam keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, apalagi untuk mendoakannya. 

“Makam tersebut adalah makam keluarga, siapa pun boleh melakukan ziarah kubur dan mendoakan almarhum kakek dan almarhumah nenek kami,” lanjutnya. 

Ucapan terima kasih Gibran tersebut menanggapi aksi Roy Suryo dan Dokter Tifa yang mendatangi makam keluarga Jokowi di kawasan Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah. 

Saat kunjungan tersebut, Dokter Tifa menyebut bahwa mendiang Sudjiatmi Notomihardjo bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. 

Perhatian Roy Suryo dan Dokter Tifa ke Keluarga Jokowi

Roy Suryo dan Dokter Tifa adalah dua orang yang kerap melontarkan kritik terhadap keluarga Presiden Joko Widodo. 

Hingga kini, keduanya masih mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. 

Selain itu, Roy Suryo juga memyoroti latar belakang pendidikan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Wakil Presiden RI. 

Roy Suryo menduga riwayat sekolah Gibran tidak sesuai.

Kasus Ijazah Jokowi

Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat. 

Pakar telematika Roy Suryo mengaku telah mendapatkan salinan legalisir ijazah Jokowi langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Tak berhenti di situ, Roy menegaskan bahwa hasil analisisnya menunjukkan dokumen tersebut diduga kuat palsu. 

Karena itu, ia bersama tim hukumnya bergerak cepat mendatangi Bareskrim Polri, Senin (6/10/2025), untuk meminta penyelidikan kasus itu dibuka kembali. 

“Kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Surat itu tadi yang dibuka,”
ujar Roy Suryo kepada wartawan di Bareskrim Polri. 

Dalam kunjungannya, Roy menyerahkan surat resmi ke Irwasum Polri, lengkap dengan salinan legalisir ijazah Jokowi dari KPU. 

Langkah ini menjadi bentuk protes terhadap putusan Bareskrim yang telah menghentikan penyelidikan pada 22 Mei 2025. 

Tim hukum Roy yang diketuai Ahmad Khozinudin menilai, penghentian perkara itu janggal karena penyelidik tidak berwenang menerbitkan keputusan seperti SP3. 

“Penyelidikan tidak punya kewenangan untuk dihentikan dalam bentuk surat keputusan seperti SP3,” kata Khozinudin. 

Sebelumnya, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, menegaskan tidak ditemukan unsur pidana. 

Ia menyebut hasil uji laboratorium forensik menunjukkan ijazah Jokowi asli, identik dengan dokumen pembanding dari UGM. 

Namun Roy tetap bersikeras. 

“Cetakannya berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Harusnya cetakannya sama,” katanya. 

Roy Sebut Salinan dari KPU Tak Lazim

Menurutnya, ijazah itu adalah dokumen yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai capres 2019. 

“Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan di buku ini tidak salah. Kami teliti bahannya sama. 

Ijazah itu 99,99 persen palsu,” ujar Roy di Gedung Umat Islam Solo, Jumat (3/10/2025). 

Ia menyoroti posisi logo dan cetakan teks yang dianggap tidak lazim. 

“Bagaimana posisi cetaknya, posisi logo. Bahwa cetakannya berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Harusnya cetakannya sama,” terangnya. 

Roy juga menilai legalisasi ijazah seharusnya hanya berlaku satu kali. 

Dengan begitu, ijazah untuk pendaftaran capres 2014 dan 2019 semestinya berbeda. 

“Kami akan cek benarkah dekan yang melegalisasi adalah orang yang ada pada saat itu. Yang 2019 sudah benar. Pak dr. Budiadi,” jelasnya. 

Roy mengaku juga memegang ijazah sejumlah alumni seangkatan Jokowi.

Menurutnya, hasil perbandingan menunjukkan perbedaan mencolok. 

“Dibandingkan Fronojiwo (1115), almarhum Hari Mulyono (1116), dan Sri Murtiningsih (1117) itu beda. Padahal tiga nama tadi sama persis logonya. Yang saya lihat di KPU juga meleset,” ujarnya.

Baca juga: Ijazah Gibran Dipersoalkan Dokter Tifa, Kepala SMPN 1 Surakarta Tegaskan Alumni Resmi