Profil 3 Mantan Menteri Ketenagakerjaan yang Akan Dipanggil KPK Terkait Korupsi Pengurusan TKA

SURYA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah mantan staf khusus (stafsus) terkait kasus dugaan pemerasan dalam proses izin tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Dari informasi yang dihimpun, beberapa mantan Menteri Ketenagakerjaan seperti Muhaimin Iskandar, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah masuk dalam daftar pihak yang kemungkinan akan dipanggil.

Menurut KPK, praktik dugaan korupsi ini bukanlah hal baru. Lembaga antirasuah menduga, pola pemerasan terhadap pengurusan izin TKA telah berlangsung lebih dari satu dekade.

“Nanti kalau sudah kami temukan informasinya terkait para menteri dari stafsus ataupun dari keterangan saksi lainnya, ataupun dari dokumen-dokumen lainnya, dan penyidik menganggap bahwa keterangan (eks Menaker) dibutuhkan, tentunya kami akan melakukan pemanggilan,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (1/10/2025), melansir dari Kompas.com.

Asep menegaskan, sejauh ini KPK masih fokus pada pemanggilan saksi untuk memperkuat data dan kronologi kasus.

Informasi dari saksi, kata dia, menjadi pintu masuk bagi penyidik dalam menentukan siapa saja yang akan dipanggil lebih lanjut. 

“Dari keterangan-keterangan itulah nanti ke mana, kepada siapa kita akan melakukan pemanggilan. Jadi, sejauh ini sedang kami gali," ucapnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan KPK sebelumnya yang menyebut praktik pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemenaker sudah terjadi sejak 2012.

“Praktik ini bukan hanya dari 2019, dari hasil proses pemeriksaan yang KPK laksanakan memang praktik ini sudah mulai berlangsung sejak 2012," ungkap Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Budi menambahkan, penyidik akan meminta keterangan para mantan Menaker untuk memperjelas pola dugaan pemerasan tersebut.

Ia menekankan bahwa dugaan praktik itu dilakukan secara sistematis di bawah kepemimpinan menteri pada periode berbeda.

"Tadi sudah saya sampaikan juga ya, berjenjang dari Menteri HD (Hanif Dhakiri) sampai (Menaker) ID (Ida Fauziyah) pasti akan kita klarifikasi terhadap beliau-beliau mengenai praktik yang ada di bawahnya, karena secara manajerial beliau-beliau adalah pengawasnya," jelasnya.

Lebih lanjut, KPK ingin memastikan apakah para pejabat tinggi di Kemenaker mengetahui adanya praktik pemerasan tersebut atau tidak.

Hal ini dianggap krusial agar strategi pencegahan korupsi di lingkungan kementerian dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak terulang kembali.

Sosok 3 Mantan Menaker yang Akan Dipanggil

1. Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar, akrab disapa Cak Imin, adalah seorang politisi Indonesia yang lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 24 September 1966.

Ia dikenal sebagai tokoh penting Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang memiliki basis kuat di kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Cak Imin menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak masa mahasiswa, ia sudah aktif dalam gerakan organisasi, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Karier politiknya melejit ketika dipercaya menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PKB pada akhir 1990-an. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia sempat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014.

Kiprahnya di PKB sangat besar karena ia berhasil mempertahankan eksistensi partai dalam peta politik nasional. Muhaimin juga dikenal sebagai politisi yang lihai dalam membangun koalisi.

Selain itu, ia sempat menjadi kandidat wakil presiden pada Pemilu 2024 berpasangan dengan Anies Baswedan. 

Cak Imin kerap disebut sebagai salah satu politisi yang pandai memainkan strategi komunikasi politik. Ia juga aktif memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan masyarakat pesantren dan kaum muda. Hingga kini, Muhaimin Iskandar tetap menjadi sosok berpengaruh dalam politik Indonesia.

2. Hanif Dhakiri

Hanif Dhakiri lahir di Brebes, Jawa Tengah, pada 6 Juni 1972. Ia adalah seorang politisi PKB yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada periode 2014–2019 di bawah Presiden Joko Widodo.

Latar belakang akademiknya dimulai dari pendidikan pesantren hingga kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum terjun ke dunia politik, ia aktif menulis opini dan pemikiran di berbagai media nasional.

Hanif dikenal sebagai tokoh muda NU yang cerdas, progresif, dan komunikatif. Ia juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009–2014 dari Fraksi PKB. 

Selama menjabat menteri, ia fokus pada penguatan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di era globalisasi. Ia juga mendorong reformasi sistem pelatihan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

Selain itu, Hanif menaruh perhatian besar pada perlindungan buruh migran. Gaya komunikasinya yang sederhana membuatnya mudah diterima berbagai kalangan. Setelah tidak lagi menjadi menteri, Hanif tetap aktif dalam kegiatan politik dan intelektual.

Ia sering diundang menjadi pembicara dalam diskusi publik dan forum akademik. Hingga kini, Hanif Dhakiri dipandang sebagai salah satu kader potensial NU yang masih punya kiprah panjang dalam politik Indonesia.

3. Ida Fauziyah

Ida Fauziyah adalah politisi perempuan asal Mojokerto, Jawa Timur, yang lahir pada 17 Juli 1969. Ia merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dikenal luas di kalangan Nahdliyin. Ida menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sebelum aktif di organisasi kemasyarakatan dan politik. Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPR RI sejak 1999 dan berlanjut selama beberapa periode.

Selama di parlemen, ia banyak memperjuangkan isu-isu pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan perempuan. Ida juga aktif dalam Gerakan Perempuan NU, menjadikannya salah satu tokoh perempuan penting di lingkungan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pada 2019, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Hanif Dhakiri. Sebagai menteri, ia berfokus pada program pelatihan vokasi, digitalisasi ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja migran.

Ia juga aktif mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih inklusif bagi perempuan. Kiprahnya di kabinet memperkuat citra PKB sebagai partai yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Selain itu, Ida dikenal sebagai sosok yang ramah dan dekat dengan masyarakat akar rumput. Hingga kini, Ida Fauziyah terus menjadi salah satu figur perempuan NU yang berpengaruh di panggung politik nasional.

Kasus dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing di Kemenaker yang kini dibongkar KPK menunjukkan bahwa praktik korupsi bisa berjalan secara sistematis dan bertahun-tahun lamanya. Fakta bahwa indikasi tersebut sudah terjadi sejak 2012 menandakan adanya masalah serius dalam pengawasan internal kementerian.

Pemanggilan para mantan menteri bukan sekadar proses hukum biasa, melainkan upaya penting untuk meluruskan apakah pimpinan di level atas mengetahui atau bahkan membiarkan praktik itu berlangsung. Jika ternyata benar ada pembiaran, publik tentu berhak mengetahui sejauh mana tanggung jawab pejabat negara terhadap kasus ini.

Di sisi lain, langkah KPK patut diapresiasi karena tidak berhenti hanya pada pelaku di level bawah. Dengan memanggil saksi hingga pejabat tingkat menteri, proses hukum bisa lebih transparan dan menyentuh akar persoalan. Ke depan, masyarakat berharap pengungkapan kasus ini bisa menjadi titik balik dalam reformasi birokrasi, terutama pada sektor strategis yang melibatkan tenaga kerja asing.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id