Imbas MDIS Pastikan Gibran Lulus Sarjana, Meilanie Buitenzorgy dan Subhan Kompak Respon Nyelekit

"Kami menawarkan pendidikan tinggi yang tangguh dalam lingkungan yang kondusif, memastikan mahasiswa siap menghadapi tantangan dan peluang dalam ekonomi global," tulis mereka. 

Menurut MDIS, para lulusan dibekali keterampilan mutakhir agar mampu bersaing di dunia profesional yang terus berkembang. 

MDIS menjelaskan bahwa program pendidikan mereka dijalankan melalui kolaborasi dengan universitas luar negeri. 

"Semua diploma dan gelar yang diberikan oleh mitra universitas luar negeri kami yang terhormat mematuhi standar akademik yang ketat," tegas MDIS. 

Mereka juga memastikan setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai standar internasional.

Kasus polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali menyeruak ke ruang publik. Kali ini, bukan hanya melalui jalur hukum yang ditempuh Subhan Palal, tetapi juga lewat kritik akademisi IPB University, Meilanie Buitenzorgy, yang mempertanyakan kredibilitas lembaga pendidikan luar negeri, khususnya Management Development Institute of Singapore (MDIS).

Bagi saya, isu ini tidak sekadar tentang Gibran pribadi, melainkan tentang transparansi dan integritas pendidikan di Indonesia. Klarifikasi MDIS yang menegaskan status kelulusan Gibran seolah ingin menutup perdebatan. Namun, pernyataan tajam Meilanie dan respons Subhan justru membuka celah baru: benarkah sistem penyetaraan ijazah dan seleksi pendidikan kita sudah berjalan dengan adil dan ketat?

Apa yang disampaikan Meilanie soal “kampus abal-abal” patut dicermati. Fenomena komersialisasi pendidikan tinggi, terutama di luar negeri, bukan hal baru. Ada universitas yang berorientasi bisnis, siap menerima siapa pun asalkan mampu membayar. Jika benar demikian, maka bukan hanya kualitas akademik yang dipertaruhkan, melainkan juga kepercayaan publik terhadap gelar lulusan luar negeri.

Di sisi lain, Subhan menyoroti celah hukum dalam penyetaraan ijazah. Poinnya sederhana tapi krusial: aturan yang berlaku untuk pendidikan tidak otomatis bisa dipakai sebagai syarat konstitusional dalam pencalonan pejabat publik. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan penting—apakah aturan penyetaraan yang ada memang sudah cukup ketat untuk mencegah manipulasi, ataukah masih bisa disalahgunakan?

Kasus Gibran menjadi potret bagaimana politik, pendidikan, dan hukum saling bertaut dalam pusaran kepentingan. Di tengah hiruk-pikuk klarifikasi, publik seharusnya tidak sekadar terjebak pada siapa yang salah atau benar. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, diperlakukan dengan standar yang sama dalam pendidikan maupun politik.

Jika tidak, polemik ini hanya akan menjadi siklus tahunan: heboh, ramai dibahas, lalu hilang tanpa menghasilkan perbaikan nyata.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id