Hasil Pertemuan Menkeu Purbaya dengan Pengusaha, Bahas Tarif Cukai Rokok 2026 

“Jadi otomatis industrinya kecil, kan tenaga kerja di sana juga kecil. Oke bagus, ada WHO di belakangnya, ada ini, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti sudah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi?” ujarnya. 

Purbaya menilai pemerintah belum menyiapkan program mitigasi bagi pekerja yang terdampak kebijakan ini. 

“Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Enggak ada. Loh, kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu?” tegasnya. 

Sikap Menkeu Purbaya 

Menurutnya, selama tidak ada program yang jelas untuk menyerap tenaga kerja baru, industri rokok tidak boleh dimatikan. 

“Ini kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harusnya dibatasi rokok itu. Paling enggak orang ngertilah resiko rokok itu seperti apa. Tapi enggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah,” ujarnya. 

Ia juga menegaskan akan melindungi pasar rokok legal dari produk ilegal. 

“Jadi hati-hati mereka itu yang palsu-palsu, bukan yang normal ya, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu,” kata Purbaya. 

Data Produksi dan Penerimaan 

Kebijakan tarif cukai memang berdampak pada industri. 

Pada 2022, kenaikan tarif 12 persen membuat penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp 218,3 triliun, dengan produksi 323,9 miliar batang. 

Tahun 2023, tarif kembali naik 10 persen, produksi turun menjadi 318,1 miliar batang, dan penerimaan juga turun ke Rp 213,5 triliun. 

Sementara pada 2024, meski produksi menurun tipis ke 317,4 miliar batang, penerimaan naik menjadi Rp 216,9 triliun karena tarif tetap dipertahankan pada level 10 persen.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Bertemu Pengusaha, Purbaya Putuskan Tarif Cukai Rokok 2026 Tidak Naik, Padahal Mau Turunkan.