Rekam Jejak Mentereng Irjen Herry Rudolf yang Dipercaya Jadi Wakil Ketua Tim Reformasi Polri

SURYA.co.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang beranggotakan 52 perwira tinggi.

Dalam struktur kepengurusan, Irjen Pol Herry Rudolf Nahak dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua.

Pembentukan tim ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor: Sprin/2749/IX/TUK.2.1./2025 yang diteken pada 17 September 2025.

Tim tersebut dibentuk sebagai upaya mempercepat reformasi kelembagaan sekaligus menghadirkan wajah Polri yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam susunan kepemimpinan, Kapolri bertindak sebagai pelindung, sementara Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo berperan sebagai penasihat.

Adapun jabatan Ketua Tim dipercayakan kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana.

Baca juga: Rekam Jejak Brigjen Budhi Herdi yang Dipatsuskan karena Ferdy Sambo, Kini Jadi Tim Reformasi Polri

Kehadiran tim ini diharapkan menjadi motor penggerak perubahan internal di tubuh Polri, mulai dari sistem pendidikan, manajemen kelembagaan, hingga pelayanan publik yang berbasis teknologi digital.

Rekam Jejak Mentereng

Melansir dari Wikipedia, Herry Rudolf Nahak lahir 13 Agustus 1968.

Ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 20 September 2024 mengemban amanat sebagai Koordinator Staf Ahli Kapolri.

Herry yang merupakan lulusan terbaik Akpol 1990 ini berpengalaman dalam bidang resese.

Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri.

Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1990 dan meraih Adhi Makayasa.

Ia melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan lulus pada tahun 1997.

Lalu, dia juga mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan pada tahun 2005 dan lulus dari Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi pada tahun 2013.

Kariernya dimulai sebagai komandan peleton (Danton) Direktorat Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) pada tahun 1991.

Setahun kemudian, dia pindah dan menjabat sebagai kepala unit (Kanit) Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kepolisian Resor (Polres) Bekasi.

Dia lalu pindah kembali menjadi Danton Taruna Akpol pada tahun 1993 dan menjabat selama 4 tahun.

Pada tahun 1997, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Komando dan Pengendalian Operasional Polres Dili sebelum dikirim ke Bosnia pada tahun 1998.

Setelah setahun, dia kembali dan menjabat kembali di Polda Metro Jaya menjadi Kanit III Satuan Intelijen Kriminal (Intelkrim) Direktorat Intel dan Pengamanan (Ditintelpam) Polda Metro Jaya pada tahun 1999 dan pada tahun yang sama berpindah posisi menjadi Komandan Unit II Satuan Penyidikan Kendaraan Bermotor Direktorat Reserse Umum Koordinasi Reserse Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ia kembali ke Polda Metro Jaya menjadi Kepala Unit Obat Keras Satuan Reserse Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2000 sebelum diangkat pada tahun yang sama menjadi Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Metropolitan Kemayoran.

Tujuan Dibentuknya Tim Transformasi Reformasi Polri

Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri bukan sekadar langkah administratif, melainkan strategi besar untuk menjawab tuntutan zaman dan ekspektasi publik terhadap institusi kepolisian.

Ada beberapa tujuan utama yang menjadi fokus dari tim ini, antara lain:

1. Memperkuat Profesionalisme Aparat

Tim ini bertugas mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun penerapan sistem merit.

Dengan begitu, setiap anggota Polri mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan sesuai standar internasional.

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Publik semakin menuntut keterbukaan informasi dan akuntabilitas dari lembaga penegak hukum.

Tim Reformasi hadir untuk merumuskan kebijakan yang memastikan setiap tindakan Polri dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses masyarakat.

3. Optimalisasi Pelayanan Publik

Salah satu fokus utama reformasi adalah menghadirkan layanan kepolisian yang lebih cepat, mudah, dan berbasis teknologi digital.

Hal ini mencakup modernisasi sistem pelaporan, pelayanan administrasi, hingga peningkatan respons terhadap laporan masyarakat.

4. Penguatan Budaya Integritas

Reformasi internal tidak hanya menyentuh struktur dan sistem, tetapi juga membangun budaya kerja yang berlandaskan etika, kejujuran, dan semangat pengabdian.

Tim ini diharapkan mampu menekan praktik penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik.

5. Mendukung Visi Polri Presisi

Kehadiran tim ini sejalan dengan program prioritas Kapolri melalui konsep Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan).

Tujuannya, Polri mampu lebih adaptif menghadapi tantangan keamanan, sosial, maupun teknologi di era digital.

Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri tentu bukan hal kecil. Di balik sederet nama besar perwira tinggi yang masuk dalam kepengurusan, saya melihat ada sinyal kuat bahwa Polri sedang serius melakukan pembenahan internal.

Publik mungkin sudah lama menunggu terobosan ini, sebab kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sering kali diuji oleh berbagai kasus yang mencuat ke permukaan.

Menariknya, penunjukan Irjen Pol Herry Rudolf Nahak sebagai Wakil Ketua memberi warna tersendiri. Rekam jejaknya yang panjang, dari tugas di lapangan, pengalaman internasional di Bosnia, hingga posisi strategis di Mabes Polri, menjadi modal penting untuk mendorong perubahan nyata.

Sosok dengan latar belakang reskrim dan pengalaman manajerial seperti Herry Nahak sangat dibutuhkan agar reformasi tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan.

Bagi saya, kehadiran tim ini ibarat “mesin penggerak” baru bagi Polri. Jika bekerja konsisten, tim bisa memperkuat profesionalisme anggota, mendorong transparansi, hingga merombak pelayanan publik menjadi lebih cepat dan berbasis teknologi.

Dengan begitu, wajah Polri tidak hanya tampak modern secara institusional, tapi juga lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Namun, tantangan sesungguhnya ada pada konsistensi. Apakah program reformasi ini bisa berjalan berkelanjutan tanpa tersandera kepentingan jangka pendek? Apakah budaya integritas bisa benar-benar ditanamkan di semua level, dari perwira tinggi hingga anggota di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab lewat tindakan nyata.

Pada akhirnya, saya melihat Tim Transformasi Reformasi Polri sebagai momentum penting. Jika tim ini mampu menjaga semangat reformasi, Polri bukan hanya sekadar lembaga penegak hukum, tetapi juga institusi yang dipercaya rakyat sebagai pelindung, pengayom, sekaligus mitra dalam menjaga keamanan dan keadilan sosial.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id