Terlanjur Viral Gaji DPRD Kota Tangsel Rp 44 M Tapi Bansos Cuma Rp 136 Juta, Begini Cara Mengeceknya

“Which is gue harus ngeluarin duit puluhan juta lagi cuma buat balik nama doang. I just feel it’s not fair. Kayak, ini rumah pas dibeli kita udah bayar pajak,” ujar Leony.

Ia juga menekankan bahwa rumah tersebut selama ini selalu dikenakan PBB setiap tahun.

Karena itu, Leony merasa keberatan harus kembali mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk perubahan nama kepemilikan. 

“Tiap tahun kita bayar PBB. Terus sekarang cuma ganti nama dari bokap ke gue, gue harus bayar lagi, kena lagi,” pungkasnya dengan nada kecewa.

Melihat ulasan Leony, saya merasa kritik tersebut memang ada benarnya. Dalam situasi ekonomi yang serba sulit, masyarakat justru berharap pemerintah daerah bisa memberikan prioritas lebih pada bantuan sosial. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, alokasi bansos jauh lebih kecil dibandingkan belanja untuk gaji dan tunjangan pejabat.

Jika dihitung, dana bansos Rp136 juta untuk wilayah sepadat Tangsel jelas tidak cukup.

Bayangkan, hasil perhitungan Leony bahkan hanya setara dengan satu bungkus mi instan per orang per tahun. Itu bukan sekadar angka, melainkan potret nyata betapa timpangnya keberpihakan anggaran.

Bagi saya, kasus ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi anggaran daerah bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi bagaimana angka itu benar-benar berpihak pada kebutuhan warga.

Kritik Leony mestinya tidak dipandang sebelah mata, melainkan menjadi bahan evaluasi agar penyusunan anggaran berikutnya lebih adil, proporsional, dan menyentuh langsung ke masyarakat kecil.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id