Terlanjur Viral Gaji DPRD Kota Tangsel Rp 44 M Tapi Bansos Cuma Rp 136 Juta, Begini Cara Mengeceknya

SURYA.co.id - Aktris Leony Vitria Hartanti kembali menarik perhatian publik setelah mengulas dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024.

Dari laporan setebal 520 halaman itu, Leony menyoroti sejumlah pos belanja yang menurutnya menyimpan ironi besar bagi warga.

Salah satu hal yang paling ia tekankan adalah perbedaan mencolok antara anggaran untuk gaji serta tunjangan anggota DPRD dengan alokasi bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat kurang mampu.

Tercatat, dana untuk gaji dan tunjangan DPRD Tangsel mencapai sekitar Rp44 miliar, sementara anggaran bansos hanya Rp136 juta.

"Nah ini buat bansos loh cuma Rp 136 juta," tulis Leony melalui unggahannya, Minggu (21/9/2025).

Tidak berhenti di situ, Leony juga mencoba menghitung seandainya dana bansos tersebut benar-benar dibagikan secara merata kepada warga yang membutuhkan.

Baca juga: Heboh Leony Eks Penyanyi Cilik Habis Puluhan Juta untuk Urus Pajak Waris, Begini Aturan Sebenarnya

Hasil hitungannya menunjukkan, setiap penerima hanya akan mendapatkan sekitar Rp3.148.

"Berarti per orang tuh cuma dapat 1 bungkus mi instan dalam setahun," tambahnya.

Unggahan Leony ini memicu diskusi hangat di media sosial, sebab banyak warganet yang ikut mempertanyakan prioritas anggaran Pemkot Tangsel di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Cara Mengeceknya

Bagi Anda yang penasaran cara mengecek laporan keuangan Pemkot Tangsel, berikut langkah-langkahnya.

1. Masuk ke halaman https://tangerangselatankota.go.id/

2. Pilih pengelolaan keuangan

3. Pilih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

4. Dalam kolom pencarian berkas, masukkan 2024 dan klik tombol cari

5. Pilih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 - Audited yang muncul di bawah Daftar Informasi Publik

6. Klik tombol Aksi yang ada di sebelah kanan laporan tersebut

7. Unduh atau download file laporan keuangan setebal 520 halaman tersebut.

Kritik Leony terhadap Pemkot Tangsel berawal dari pengalamannya mengurus balik nama rumah warisan mendiang ayahnya.

Leony mengungkapkan keresahannya terkait kewajiban membayar pajak waris yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

Cerita itu ia bagikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Baca juga: Rekam Jejak Leony Vitria, Eks Penyanyi Cilik yang Keluarkan Puluhan Juta untuk Urus Pajak Waris

Leony menuturkan, saat ini dirinya tengah mengurus proses balik nama rumah peninggalan ayahnya yang wafat pada 2021.

Ia tidak menyangka bahwa proses tersebut kembali menimbulkan beban biaya tambahan yang cukup besar.

“Gue mau curhat dikit ya. Jadi kan, gue ini lagi ngurus rumah atas nama bokap gue. Nah, kita mau ngurus balik nama nih, karena bokap gue kan udah meninggal ya tahun 2021,” kata Leony, dikutip unggahan instagramnya, Rabu (10/9/2025).

Dalam penjelasannya, Leony mengungkap bahwa balik nama rumah itu dikategorikan sebagai warisan karena sang ayah tidak pernah membuat surat waris sebelumnya.

Hal tersebut membuatnya harus mengurus dokumen tambahan sekaligus membayar pajak waris.

“Kita mau ngurus nih balik nama, ternyata jatohnya warisan. Nah, kalau warisan berarti kalau kita mau balik nama kita harus ngurus surat waris. Karena bokap gue tuh enggak pernah ada tuh surat warisan bahwa rumah ini akan diserahkan ke kita atau apa gitu,” ucapnya.

Tak hanya soal administrasi, Leony juga diwajibkan membayar pajak waris sebesar 2,5 persen dari total nilai rumah.

“Ternyata kita tuh kena pajak waris. Jadi, kalau misalnya gue mau ganti nama nih dari rumah yang atas nama bokap gue, terus ganti nama ke gue, gue tuh kena pajak waris yang harus gue bayar lagi. Jadi itu 2,5 persen dari nilai rumahnya,” tutur Leony.

Nominal tersebut dinilainya cukup memberatkan.

“Which is gue harus ngeluarin duit puluhan juta lagi cuma buat balik nama doang. I just feel it’s not fair. Kayak, ini rumah pas dibeli kita udah bayar pajak,” ujar Leony.

Ia juga menekankan bahwa rumah tersebut selama ini selalu dikenakan PBB setiap tahun.

Karena itu, Leony merasa keberatan harus kembali mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk perubahan nama kepemilikan. 

“Tiap tahun kita bayar PBB. Terus sekarang cuma ganti nama dari bokap ke gue, gue harus bayar lagi, kena lagi,” pungkasnya dengan nada kecewa.

Melihat ulasan Leony, saya merasa kritik tersebut memang ada benarnya. Dalam situasi ekonomi yang serba sulit, masyarakat justru berharap pemerintah daerah bisa memberikan prioritas lebih pada bantuan sosial. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, alokasi bansos jauh lebih kecil dibandingkan belanja untuk gaji dan tunjangan pejabat.

Jika dihitung, dana bansos Rp136 juta untuk wilayah sepadat Tangsel jelas tidak cukup.

Bayangkan, hasil perhitungan Leony bahkan hanya setara dengan satu bungkus mi instan per orang per tahun. Itu bukan sekadar angka, melainkan potret nyata betapa timpangnya keberpihakan anggaran.

Bagi saya, kasus ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi anggaran daerah bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi bagaimana angka itu benar-benar berpihak pada kebutuhan warga.

Kritik Leony mestinya tidak dipandang sebelah mata, melainkan menjadi bahan evaluasi agar penyusunan anggaran berikutnya lebih adil, proporsional, dan menyentuh langsung ke masyarakat kecil.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id