Rekam Jejak Sopian Hakim Eks Kades yang Korupsi Rp 26 M Dana Desa untuk Judol, Senyum saat Ditangkap

SURYA.co.id - Inilah sosok dan rekam jejak Sopian Hakim, mantan Kepala Desa (Kades) Sumberjaya, Bekasi yang korupsi Rp 26 miliar dana desa untuk judi online (judol).

Gelagat Sopian saat ditangkap juga jadi sorotan, dia malah senyum-senyum.

Sopian Hakim, mantan Penjabat (PJ) Kepala Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kini harus berurusan dengan hukum setelah terjerat kasus korupsi.

Pada Kamis (11/9/2025), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi resmi menetapkan Sopian bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana desa. Jumlah uang yang dikorupsi pun fantastis, mencapai Rp2,6 miliar.

Dana tersebut diduga dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk bermain judi online.

Nama Sopian kemudian ramai diperbincangkan publik setelah foto dan video dirinya tersenyum saat ditangkap beredar luas di Instagram @ceritabekasi.co. 

Dalam rekaman itu, ia terlihat tetap melempar senyum meski tengah digiring aparat menuju mobil tahanan.

Menurut catatan wartakotalive.com, Sopian mulai menjabat sebagai PJ Kades Sumberjaya pada 14 Juni 2023.

Ia dilantik oleh Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi, di Aula Kantor Desa Sumberjaya. Namun, kariernya berakhir singkat.

Tepat pada 12 September 2024, ia resmi lengser setelah hanya memimpin sekitar 15 bulan.

Melansir dari Tribunnews.com, Sopian Hakim memiliki latar pendidikan cukup mentereng, dengan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dan Magister Sains (M.Si). Meski begitu, kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Selain Sopian, Kejari Bekasi juga menahan tiga tersangka lain, yakni:

1. SJ, Sekretaris Desa Sumberjaya pada 2024.
2. GR, Kepala Urusan Keuangan Desa Sumberjaya periode Januari–Agustus 2024 sekaligus operator sistem keuangan desa (siskeudes).
3. MSA, Direktur CV Sinar Alam Inti Jaya.

Keempatnya dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Modus yang Dipakai

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Ronal Thomas Mendrofa, mengungkapkan cara para tersangka menggasak uang desa tersebut.

"Jadi konstruksinya itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan ada yang fiktif, ada yang tidak dilakukan dan ada yang dilakukan tapi sudah dipotong," ujarnya, dikutip dari wartakotalive.com, Sabtu (13/9/2025).

Ronal menjelaskan, pemotongan anggaran dilakukan antara 5–15 persen dari total nilai proyek. Ada pula proyek yang dikerjakan secara asal dan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Seluruh dana kemudian ditransfer ke rekening CV Sinar Alam Inti Jaya. Dari sana, uang haram sebesar Rp2,6 miliar tersebut dibagi keempat tersangka dengan nominal berbeda-beda.

"Jadi semua dana yang diselewengkan dari dana pembangunan di desa tersebut ditampung di situ (CV Sinar Alam Inti Jaya), baru kemudian dibagi-bagikan," tambahnya.

Meski begitu, selama proses penyidikan para tersangka telah mengembalikan Rp256 juta hasil korupsi, yang kini disita sebagai barang bukti.

Kasus yang menjerat Sopian Hakim menjadi ironi tersendiri. Di satu sisi, ia dipercaya memimpin Desa Sumberjaya dengan latar pendidikan tinggi dan status sebagai pejabat pemerintah. Namun di sisi lain, kepercayaan itu justru disalahgunakan untuk memperkaya diri.

Korupsi dana desa bukan sekadar soal angka miliaran rupiah yang hilang, melainkan soal harapan masyarakat yang dirampas. Setiap rupiah seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas, memperbaiki jalan, atau meningkatkan pelayanan publik. Ketika dana itu malah berakhir untuk kepentingan pribadi bahkan judi online, maka warga desa-lah yang paling dirugikan.

Lebih menyedihkan lagi, citra seorang pemimpin desa yang seharusnya menjadi teladan justru runtuh hanya dalam hitungan bulan. Senyum Sopian saat digiring aparat mungkin menjadi potret getir: bagaimana rasa malu bisa terkalahkan oleh kebiasaan buruk.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas jauh lebih penting daripada sekadar gelar atau jabatan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa perlu terus diperketat agar kepercayaan publik tidak kembali dikhianati.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id