Gebrakan Purbaya Yudhi usai Dilantik Jadi Menkeu Gantikan Sri Mulyani, Klaim Sudah Disetujui Prabowo

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya mengungkapkan, dana Rp 200 triliun berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) senilai Rp 425 triliun yang mengendap di rekening pemerintah di BI.

“Kalau uang tunai hanya diendapkan di bank sentral, maka tidak menggerakkan perekonomian. Besok saya taruh Rp 200 triliun ke sistem perbankan,” ujarnya.

Penempatan dana di perbankan akan memaksa bank menyalurkan kredit untuk memperoleh return yang lebih tinggi dari biaya (cost) dana.

“Di situlah mulai kredit tumbuh. Jadi saya memaksa mekanisme market berjalan dengan memberi senjata ke mereka,” jelas Purbaya.

Jika kebijakan ini terbukti berhasil menggerakkan ekonomi, Purbaya menyatakan strategi serupa akan terus diterapkan.

Pemerintah berharap aliran dana langsung ke masyarakat akan menstimulasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan penyerapan kredit di sektor riil.

“Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat. Orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan moneter dan fiskal sebelumnya,” tambahnya.

Tanggapan soal Utang Rp1.300 Triliun Jatuh Tempo 2025

Terpisah, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Harris Turino, soal utang warisan dari masa Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.

Utang tersebut disebutkan kini telah mencapai Rp 1.300 Triliun.

DPR mempertanyakan kemampuan dan strategi Indonesia untuk melunasi utang tersebut yang dikatakan jatuh tempo di 2025.

Hal ini diungkit dalam rapat DRP Komisi XI yang digelar pada Rabu (10/9/2025).

Harris Turino menanyakan soal utang dan juga soal target pertumbuhan ekonomi 6-7 persen yang sempat disebut Purbaya.

Sementara para anggota DPR lainnya juga ikut mencecar Purbaya dengan berbagai pertanyaan.

Seperti pertanyaan terkait fiskal, defisit, kesalahan di masa lalu, strategi dan banyak yang lainnya.