Program Biodiesel B50, IKA ISMEI Ingatkan Pemerintah Antisipasi Tekanan Fiskal

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Program biodiesel B50 ditargetkan mulai berlaku pada awal 2026. Mendukung program tersebut, sejumlah persiapan mulai dilakukan.

Program B50 yang mewajibkan pencampuran bahan bakar diesel dengan 50 persen minyak sawit, diharapkan mendukung transformasi energi ramah lingkungan, menguntungkan petani kecil dan perusahaan perkebunan Indonesia.

Program tersebut, akan mengalihkan volume besar minyak sawit mentah (CPO) untuk penggunaan domestik. 

Pemerintah juga mengklaim, bahwa program B40 akan mendorong investasi hilir dalam pabrik pengolahan biodiesel, fasilitas pencampuran dan sistem penyimpanan.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI), Ahmad Bahtiar Sebayang, mengaku mendukung transformasi B40 menuju B50 pada tahun 2026. 

Kendati demikian, IKA ISMEI mengingatkan, bahwa pemerintah perlu menerapkan strategi biofuel ini dengan sangat berhati-hati.

"Sehingga dapat menjadi kebijakan yang tepat dan menerima manfaat yang luas bagi khalayak. Sebab jika transisi tidak dilakukan dengan cermat, akan ada kemungkinkan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, meskipun kebijakan ini adalah kebijakan akseleratif yang sangat baik," katanya.

Selain itu, program ini berisiko memperburuk beban fiskal dan ketidakseimbangan pasar. 

"Yang tepat tentu tidak terletak pada ketergantungan pada satu sumber daya, melainkan pada pembangunan ekosistem energi yang tangguh, beragam dan berkelanjutan," ucapnya.

Program transformasi B50, disebut berpotensi mengurangi emisi karbon. 

Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan, bahwa menaikkan tingkat pencampuran wajib minyak sawit menjadi 50 persen, dapat menghemat keuangan Indonesia hingga USD 20 miliar per tahun dari pengurangan impor diesel.

Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran serius terkait distorsi ekonomi. Program B40 pada tahun 2025 mengharuskan pemerintah Indonesia untuk menghabiskan 35,5 triliun rupiah Indonesia (sekitar USD ,1 miliar) untuk subsidi biodiesel. 

Besarnya subsidi tersebut, berpotensi memperburuk tekanan fiskal Indonesia. 

Defisit pendapatan akibat penurunan ekspor, dapat memaksa pemerintah untuk melakukan pemotongan belanja atau alokasi ulang anggaran.

Rencananya, IKA ISMEI akan segera menggelar forum group discussion (FGD) bersama-sama dengan Kementerian ESDM.