12 Pelanggaran Bupati Sudewo Diungkap di Pansus DPRD Pati, Begini Tangisan Eks Karyawan yang di-PHK

Menurutnya, jumlah pegawai honorer terlalu banyak, jauh melebihi kebutuhan.

“Jumlah tenaga honorer sangat berlebih. Ada sekira 500 orang. Padahal seharusnya cukup hanya 200 orang,” kata dia pada Sabtu (22/3/2025).

Menurut Sudewo, jumlah tenaga honorer yang terlalu banyak sangat membebani keuangan RSUD.

Akibatnya, fasilitas dan pelayanan  jadi tidak maksimal.

Dia juga mengkritisi prosedur penerimaan tenaga honorer yang menurut dia selama ini tidak tepat.

“Sebelumnya, penerimaan pegawai honorer tidak melalui prosedur yang benar. Tidak ada seleksi, tidak ada tes. Tidak ada pengumuman."

"Pokoknya asal masuk sehingga menjadi over dan membebani rumah sakit,” tutur Sudewo. 

Pihaknya lalu memerintahkan Direktur RSUD Pati, Rini Susilowati untuk menggelar seleksi pegawai tetap yang diikuti seluruh tenaga honorer.

Mereka yang dinyatakan tidak lolos tes diberhentikan.

Sudewo menjamin, mekanisme seleksi tersebut adil dan objektif.

Alasan Pembentukan Pansus Hak Angket

Hak angket yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak angket ini disepakati dalam rapat paripurna DPRD Pati sebagai respons atas gejolak masyarakat Pati yang berunjungrasa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya pada Rabu (13/8/2025). 

Seperti diketahui, Sudewo didesak mundur setelah membuat kebijakan kontroversial yaitu menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

Meski akhirnya kebijakan itu dicabut, namun puluhan ribu warga masih menggelar demonstrasi besar-besaran di alun-alun hingga kantor bupati pada Rabu (13/8/2025).

Baca juga: Bisakah Bupati Pati Sudewo Langsung Dicopot Usai Didemo Warga Tuntut Lengser? Ini Kata Ahli Hukum