Dana Pokir Kena Efisiensi Rp 9 Miliar,  DPRD Bondowoso Minta Dialihkan Untuk Program Prioritas

Ringkasan Berita:

• Dana pokok pikiran (pokir) DPRD Bondowoso mengalami pengurangan sekitar Rp 9 miliar, di mana jatah masing-masing anggota dewan berkurang Rp 200 juta.
• Dewan sepakat dana pokir dialihkan untuk program prioritas seperti pembangunan jalan, pelayanan publik, infrastruktur atau sektor pendidikan.
• Sekda Bondowoso menegaskan anggaran di semua OPD juga terkoreksi akibat berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah.

SURYA.CO.ID, BONDOWOSO - Efisiensi anggaran akibat berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026, juga berdampak pada anggaran dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Bondowoso.

Menurut Barri Sahlawi Zein, anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso, pemotongan pokir mencapai Rp 200 juta per anggota dewan pada 2026. Kalau ditotal, maka estimasi anggaran pokir yang dipotong mencapai Rp 9 milliar.

Sementara pada tahun 2025, anggaran untuk pokir sudah mengalami pengurangan Rp 400 juta per anggota dewan. "Jadi kami sudah menyepakati adanya efisiensi (dana pokir)," kata Zein, Kamis (13/11/2025).

Sekretaris DPC PPP Bondowoso itu menerangkan, dewan menerima karena memang sudah sepakat tentang efisiensi.  Namun pihaknya meminta agar anggaran pokir dialihkan untuk prioritas infrastruktur, jalan, perekonomian, dan pelayanan publik.

Dicontohkannya, ada dua jembatan rusak di satu desa yang belum diperbaiki sejak dua tahun lalu. "Ini seharusnya jadi skala prioritas yang harus diperhatikan. Akses jalan, perekonomian, pelayanan publik," terang Zein. 

Beberapa waktu lalu, ada pemberian bantuan sekitar 200 Alsintan. Ia menilai kurang tepat karena jika semangatnya meningkatkan dan mengoptimalkan sektor pertanian, maka sebaiknya diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.

Karena banyak lahan di Bondowoso dengan kondisi tanah produktif  namun tadah hujan. "Ini butuh sentuhan irigasi. Jadi kalau mau pengembangan sektor pertanian seharusnya itu yang digenjot. Apalagi semangatnya adalah ketahanan pangan," tegasnya.

Di sisi lain, eksekutif disebutnya kerap kali tidak mengakomodir rekomendasi dan saran dalam rapat kerja. Ini menandakan legislatif sebenarnya telah kritis menyikapi rancangan yang diusulkan eksekutif.

"Akan tetapi ujung-ujungnya apa yang disarankan, apa yang direkomendasikan tetap tidak ada perubahan. Kembali pada titik nol," jelasnya.

Belum lagi, Zein menyoroti prediksi SILPA 2025 juga terlalu kecil. Tidak realistis karena hanya dipatok Rp 9 milliar. Padahal ada potensi SILPA hasil efisiensi di salah satu OPD yang mencapai Rp 5 miliar. 

Hal  tersebut berpengaruh pada kemampuan mengakomodasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tahun 2026.

Semua Anggaran OPD Berkurang

Sementara Sekda Bondowoso, Fathur Rozi menerangkan sebagaimana rekomendasi KPK bahwa pokir bukan bagi-bagi duit. Namun basisnya adalah program prioritas yang merupakan hasil aspirasi masyarakat dan mengusung program kegiatan hasil reses.

"Sebenarnya jika berbicara berkurang anggaran, bukan hanya pokir. Anggaran di hampir semua perangkat daerah berkurang," kata Rozi.

Ia menerangkan infrastruktur memang menjadi skala prirotas. Namun karena efisiensi ini, anggarannya tidak seperti sebelumnya sehingga ada beberapa kegiatan yang ditunda.