Ajak Forkopimda Wujudkan Jatim Aman Rukun, Khofifah Ingatkan Ancaman Peredaran Narkotika

Ringkasan Berita:

• Gubernur Jatim membuka rakor Forkopimda seluruh kabupaten/kota se-Jatim untuk memperkuat sinergitas dan koordinasi dalam menjaga stabilitas daerah.
• Khofifah mengajak kerjasama antar sektor untuk mengantisipasi potensi konflik sosial dan pemecahannya, termasuk mewaspadai ancaman narkoba,
• Rakor diikuti semua kepada daerah dari 38 kabupaten/kota di Jatim, termasuk jajaran Polri, TNI dan Kejaksaan.

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA – Semangat Rembug–Nyekrup harus menjadi napas utama dalam menjaga stabilitas, kerukunan, dan ketertiban umum di Jawa Timur.

Spirit ini mencerminkan budaya guyub, saling mendengar, dan bekerja bersama lintas sektor antara pemerintah, TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur Tahun 2025 di Grand City Convex Surabaya, Selasa (4/11/2025). 

Menurut Khofifah, forum ini bukan sekadar agenda rutin tetapi wadah strategis untuk memperkuat sinergitas lintas sektor sekaligus meneguhkan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di daerah.

“Rakor ini bukan sekadar forum koordinasi rutin, tetapi ruang strategis untuk memperkuat semangat Rembug–Nyekrup antara pemda, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan, keamanan, serta stabilitas daerah. Karena tanpa keamanan dan kerukunan, tidak akan ada investasi dan kesejahteraan,” tegas Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Forkopimda dan Forkopimcam yang hadir lengkap. 

Mulai Pangdam V/Brawijaya beserta Danrem, Dandim, dan Danramil, Kapolda Jatim bersama para Kapolres hingga Kapolsek, Kajati Jatim beserta Kajari se-Jawa Timur, Ketua Pengadilan Tinggi bersama para Ketua Pengadilan Negeri serta seluruh Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur.

“Semua yang hadir hari ini, In Syaa Allah bersama-sama membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi. Inilah semangat Rembug–Nyekrup, di mana kita menyatukan langkah dari tingkat provinsi sampai kecamatan,” ujar Khofifah.

Khofifah juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program Restorative Justice di seluruh kabupaten/kota sebagai solusi jangka panjang penyelesaian persoalan hukum di masyarakat.

“Apa yang di-underline oleh Pak Kajati, rumah Restorative Justice tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga solusi jangka panjang. Bupati dan wali kota sudah MoU dengan seluruh kajari se-Jawa Timur, dan ini harus terus dikawal,” tuturnya.

Selain itu, Khofifah mengingatkan agar seluruh pihak lebih aware terhadap ancaman narkotika yang telah dikategorikan sebagai extraordinary crime.

“Kita tidak boleh underestimate terhadap persoalan narkotika, baik produksi, peredaran, maupun penyalahgunaannya. Rehabilitasi juga harus kita perkuat, termasuk menambah jumlah IPWL agar penanganan korban penyalahgunaan bisa lebih cepat dan manusiawi,” tegasnya.

Dalam paparannya, Khofifah juga memaparkan kondisi terkini Jawa Timur dari sisi demografi dan ekonomi sebagai landasan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah.

Dengan jumlah penduduk 42,08 juta jiwa yang tersebar di 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, dan 8.494 desa, Jawa Timur menjadi provinsi terbesar kedua di Indonesia serta pusat gravitasi ekonomi kawasan timur.

Sebanyak 80 persen arus logistik Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur yang kini memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 13 kawasan industri, dan satu kawasan industri halal.

Jatim Sumbang Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan II tahun 2025 tercatat sebesar 5,23 persen, melampaui rata-rata nasional (5,12 persen), dengan nilai PDRB semester I mencapai Rp 1.668,6 triliun. Jatim berkontribusi 14,44 persen terhadap PDB nasional dan 25,36 persen PDRB Pulau Jawa.

“Capaian ini tidak lepas dari terjaganya stabilitas sosial, politik, dan keamanan di seluruh daerah. Ketika kondusifitas terjaga, maka produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan tumbuh,” ujar Khofifah.

Khofifah mengingatkan adanya sejumlah potensi kerawanan sosial yang perlu diantisipasi bersama, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Program MBG mencakup 1.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 44.735 petugas dan 3.517.142 penerima manfaat.

“Program MBG ini strategis untuk pengentasan gizi anak sekolah, tetapi tetap harus dikawal ketat dari aspek kebersihan, distribusi, dan pengawasan lapangan,” urainya.

Sementara dari total 8.494 unit KDKMP, baru 395 unit yang aktif beroperasi, sedangkan sisanya terkendala legalitas karena belum memiliki NIB dan NPWP. 

Pemprov Jatim telah menerbitkan Kepgub Nomor 100.3.3.1/330/013/2025 dan Pergub Nomor 17 Tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan dan pemberdayaan KDKMP.

“Mari kita jaga bersama Jawa Timur yang guyub, aman, dan tertib. Dengan semangat Rembug–Nyekrup serta soliditas Forkopimda dan Forkopimcam, kita teguhkan komitmen menjaga stabilitas dan kerukunan sebagai fondasi Jawa Timur yang tangguh, harmonis, dan sejahtera,” pungkasnya. ****