Musda IX Tanpa Gejolak, Jairi Irawan Terpilih Menjadi Ketua DPD Golkar Tulungagung Secara Aklamasi

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Musda XI DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Tulungagung berjalan tanpa gejolak, pada Rabu (29/10/2025) di Hotel Crown Victoria. Tidak ada kompetisi perebutan ketua DPD, karena Jairi Irawan terpilih secara aklamasi.

Anggota Komis E DPRD Jawa Timur itu melenggang mulus ke kursi pimpinan,setelah pendaftar lainnya, Muhammad Hamim Hidayatullah, mantan pengurus DPD Golkar Tulungagung, tidak lolos verifikasi. 

Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufthi mengatakan, pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Tulungagung berjalan luar biasa. “Luar biasa meriah, yang hadir banyak. Saya bangga, senang dan terhibur,” ujar Ali selepas acara.

Untuk ketua baru, Ali meminta untuk segera berbenah dengan prinsip suara rakyat adalah suara Golkar. Untuk membenahi Indonesia, lanjutnya, maka harus dilakukan bersama rakyatnya.

Kader Partai Golkar diminta untuk selalu melekat bersama-sama rakyat. “Untuk mencintai negeri ini, cintai rakyatnya, membersamainya. Kalau itu dilakukan, semua akan baik-baik saja,” tambahnya.

Musda Partai Golkar ini adalah yang ke-27 di antara kota/kabupaten di Jawa Timur. Ali menegaskan, daerah-daerah lain akan segera menuntaskan Musda paling lambat Desember 2025.

Nantinya pelantikan akan dipusatkan di Surabaya setelah setiap DPD selesai menyusun kepengurusan. “Kami akan sampaikan platform baru Partai Golongan Karya menuju Indonesia gelombang ke-4,” ungkapnya. 

Terkait gesekan yang muncul sebelum Musda, Ali mengatakan tidak pernah ada konflik di DPD Partai Golkar Tulungagung. Yang ada hanya dinamika biasa yang muncul di organisasi, namun tidak sampai mengarah pada konflik.

Ali memastikan tidak ada lagi friksi di internal DPD Partai Golkar Tulungagung. Pihaknya meminta ketua DPD baru membentuk kepengurusan periode 2025-2030. “Ketua baru mulai menjabat, ada waktu 30 hari untuk menyusun kepengurusan baru,” pungkasnya. 

Kondisi internal DPD Golkar Tulungagung memang sempat memanas, karena muncul Pelaksana Tugas (Plt) kepengurusan baru di Tulungagung. 

Ketua lama, Asmungi Zaini merasa masih berhak menjabat meski masa jabatannya berakhir 17 Oktober 2025. Alasannya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musda menyebut, pengurus yang habis masa baktinya diperpanjang otomatis sampai Musda tanpa pembaruan SK.

Para pendukungnya dari 11 Pengurus Kecamatan (PK) sempat menyegel gerbang kantor DPD dengan gembok. Aksi ini dibalas pengurus Plt dengan merusak gembok yang dipasang pengurus lama.

Namun konflik berakhir setelah Plt pengurus menunjukkan penugasan dari DPD Jawa Timur, dan pengurus lama mengakui keberadaannya. *****