Anggaran Infrastruktur Jalan di Jatim Dipangkas Rp 900 Miliar, Overlay Ditiadakan Pada 2026

Ringkasan Berita:

• Dampak pemangkasan dana TKD, anggaran Dinas PU Bina Marga Jatim 2026 dipangkas Rp 900 miliar, hanya tersisa Rp 402 miliar.
• Proyek overlay jalan ditiadakan, pemeliharaan hanya berupa tambal aspal di titik rusak.
• Tiga proyek prioritas tetap jalan: Puspa Agro, Kencong-Lumajang, dan pelebaran Legundi.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sektor infrastruktur jalan di Jawa Timur (Jatim dipastikan terdampak signifikan akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sedewa. 

Dinas PU Bina Marga Jatim menyatakan, bahwa anggaran tahun 2026 mengalami pengurangan drastis sebesar Rp 900 miliar.

Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Edy Tambeng Widjaja, menyebut anggaran tahun 2025 sebesar Rp 1,3 triliun, akan turun menjadi Rp 402 miliar pada 2026. 

Dari jumlah tersebut, Rp 250 miliar dialokasikan untuk gaji dan operasional, sementara hanya Rp 107 miliar untuk pemeliharaan jalan.

“Kami tidak bisa melakukan perbaikan besar seperti overlay. Hanya tambal-tambal saja,” tegas Tambeng, Jumat (24/10/2025).

“Kalau TKD di kami memang tidak ada secara langsung. Anggaran di kami murni dari PAD. Namun ya memang terdampak, karena pendapatan secara keseluruhan Pemprov Jatim berkurang Rp 2,8 trilliun dari dana TKD,” imbuhnya.

Baca juga: Penambahan 5 Koridor Bus Trans Jatim Batal di 2026, Operasional Terancam Hanya Sampai Juni

Proyek Jalan Prioritas Hanya Tiga Lokasi

Dengan anggaran terbatas, Dinas PU Bina Marga Jatim hanya mampu melanjutkan tiga proyek jalan prioritas:

Pembangunan jalan Puspa Agro dari arah Kletek sepanjang 1,5 km. Tahun depan hanya dilakukan pengurugan sirtu, tanpa pengaspalan.

Rekonstruksi jalan Kencong arah Lumajang, dilakukan terbatas hanya di titik-titik tertentu.

Pelebaran perempatan Legundi sepanjang 100 meter untuk mengurangi kemacetan dan antrean kendaraan.

“Kami fokus pada proyek fungsional agar masyarakat tetap mendapat manfaat,” tambah Tambeng.

Baca juga: Bansos Jatim Tetap Jalan Meski Dana TKD Dipangkas Rp 2,8 Triliun

Efisiensi Anggaran Sejak 2025

Tambeng menjelaskan, bahwa sejak 2025, Dinas PU Bina Marga Jatim sudah tidak menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun  (Dana Alokasi Umum) dari pusat. 

Efisiensi mulai dilakukan sejak tahun ini, dan akan berlanjut lebih ketat di 2026 dampak pemangkasan dana TKD sebesar Rp 2,8 triliun, dan hilangnya PAD Rp 4,8 triliun dari kebijakan opsen pajak.