Koperasi Merah Putih Digadang Jadi Tonggak Pangan Desa, Ahmad Rizki: Gerakkan Ekonomi Bottom-Up

Untuk masalah modal, Pemerintah telah menyediakan plafon kredit sekitar Rp 1 miliar untuk setiap desa melalui bank-bank Himbara.

Namun, Rizki menekankan bahwa dana ini bukanlah dana siap pakai, melainkan plafon yang disediakan dan hanya bisa dicairkan melalui pengajuan proposal business plan yang jelas.

“Dia harus belajar bagaimana membuat business plan... Ini mau digunakan untuk apa?” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa kendala terbesar saat ini adalah pengurus koperasi masih bingung atau ragu dalam menyusun rencana bisnis yang matang.

Potensi Unggulan dan Regenerasi SDM

Koperasi di desa juga didorong untuk memiliki kekhasan, tidak hanya berfokus pada pangan.

Contohnya, di Kabupaten Mojokerto, ada koperasi yang berhasil mengelola pariwisata dengan mengandalkan swadaya dan gotong royong masyarakat. Koperasi juga dapat membina UMKM lokal.

Rizki berharap, generasi muda dapat terlibat aktif dalam kepengurusan koperasi.

"Yang harus dilatih kebiasaan mengelola koperasi dengan model-model zaman dulu itu yang harus di-delete," katanya.

Dukungan Partai dan Visi Pertumbuhan Ekonomi 8 persen

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), ia menjelaskan bahwa partainya memiliki visi untuk mendukung kemandirian pangan.

Seluruh anggota DPR dari Fraksi PAN diinstruksikan untuk memantau pelaksanaan program ini dan mensinergikan dengan kementerian/lembaga yang menjadi mitra di komisi masing-masing.

Rizki optimis, jika program ini berjalan maksimal, perputaran dana yang selama ini terpusat di atas akan turun ke tingkatan pedesaan.

“Saya bisa pastikan dana yang biasanya nampungnya di atas di perputaran yang kita kenal selama ini hanya di beberapa gelintir orang itu akan turun di tingkatan pedesaan. Jadi bottom up-nya jadi ekonomi bisa bergerak,” ujarnya.

Hal ini, lanjutnya, akan menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen yang dicanangkan Presiden, karena mayoritas pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni 47 persen, berasal dari konsumsi masyarakat.