APBD Jombang 2026 Minus Rp 109,5 Miliar, Pemda Bakal Lakukan Pembelanjaan Bijak Sesuai Prioritas

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Pengetatan transfer dari pemerintah pusat lewat efisiensi anggaran membawa dampak berantai pada pengelolaan keuangan daerah.

Di Jombang, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sudah diproyeksikan mengalami defisit Rp 109,56 miliar. 

Defisit ini ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 dan pinjaman daerah, sehingga struktur anggaran tetap dalam kondisi seimbang.

Dari data yang diterima SURYA, total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan Rp 2,49 triliun. Komponen terbesar masih berasal dari pendapatan transfer Rp 1,73 triliun atau 69,5 persen dari total pendapatan. Rinciannya, transfer pemerintah pusat Rp 1,59 triliun dan transfer antar daerah Rp131,49 miliar.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 760,65 miliar. Pajak daerah menyumbang porsi terbesar yakni Rp 314,04 miliar, diikuti retribusi daerah Rp 428,04 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 10,24 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp 8,32 miliar.

Di sisi belanja, Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran Rp 2,6 triliun. Belanja operasional masih mendominasi dengan Rp 1,8 triliun, disusul belanja transfer Rp 626,89 miliar, belanja modal Rp 150,06 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 18,19 miliar.

Bupati Jombang, Warsubi menekankan bahwa arah kebijakan fiskal tahun depan mengedepankan prinsip spending better dengan fokus peningkatan kualitas belanja. 

Prioritas diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pembiayaan program strategis daerah. 

“Penganggaran disusun berbasis kinerja dengan prinsip money follows program, agar setiap belanja memberi manfaat nyata,” kata Warsubi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Jombang, Senin (29/9/2025). 

Dari sisi pembiayaan, penerimaan daerah tahun 2026 diproyeksikan Rp 129,69 miliar yang terdiri dari SiLPA 2025 senilai Rp 109,69 miliar dan pinjaman jangka pendek RSUD Jombang Rp 20 miliar.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 20 miliar untuk pembayaran pokok utang RSUD. Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp 109,56 miliar digunakan untuk menutup defisit anggaran.

"Secara struktur, APBD Jombang 2026 tetap berada dalam posisi berimbang meskipun mengalami defisit awal. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer pusat sekaligus menuntut optimalisasi PAD untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah ke depan," pungkasnya. ******