Tuntut Reformasi DPR Hingga Polri, Selawat Menggema dalam Aksi PMII Bojonegoro

SURYA.CO.ID, BOJONEGORO - Lantunan selawat pujian kepada Nabi Muhammad SAW, menggema dalam aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), Kamis (4/9/2025) siang.

Aksi yang digelas para mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro ini, menjadi tanda bahwa mahasiswa sebagai kaum intelektual, tetap santun dan menjunjung tinggi nilai religius dalam setiap aksinya memperjuangkan hak rakyat.

Suasana penuh hikmat pun tercipta, saat para mahasiswa mengajak Ketua DPRD beserta anggota serta aparat keamanan dari Polres Bojonegoro untuk melantunkan salawat.

Aksi ini, sekaligus bentuk hormat pada bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. 

Selain itu, mereka juga menaburkan bunga setaman, sebagai simbol matinya demokrasi dan keadilan bagi rakyat kecil di negeri ini.

Ketua Cabang PMII Bojonegoro, Bahrul Hikam, menegaskan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan serius.

Mulai dari naiknya pajak dan tunjangan DPR, konflik pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan, hingga tindakan brutal aparat yang menewaskan seorang pengemudi ojek online serta sejumlah massa aksi.

"Aparat yang seharusnya melindungi rakyat, justru berubah menjadi ancaman nyata. Tindakan brutal yang merenggut nyawa rakyat kecil, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan nilai kemanusiaan," tegas Bahrul.

Dalam aksinya, PMII Bojonegoro mendesak adanya reformasi kelembagaan negara, serta lahirnya kebijakan publik yang lebih adil.

Mereka juga meminta DPRD Bojonegoro bersikap progresif, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Atas dasar itu, PMII Cabang Bojonegoro menyampaikan 7 tuntutan yang ditujukan kepada DPRD Bupati Bojonegoro, untuk kemudian meminta untuk dikawal hingga ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Adapun tujuh tuntutan yang kami bawa yakni reformasi DPR, reformasi partai politik, reformasi pajak yang lebih adil serta redistribusi pajak yang transparan dan berkeadilan," sambungnya.

"Kemudian, secepatnya dilakukan pengesahan terhadap UU Perampasan Aset, kami minta juga dilakukan reformasi ditubuh Polri. Kembalikan TNI ke barak dan bebaskan kawan-kawan kami, massa aksi yang masih ditahan," tutup Bahrul.

Tuntutan para mahasiswa itu, kemudian langsung disodorkan dan kepada Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, untuk kemudian ditindaklanjuti secara serius.

Abdullah Umar pun berjanji, bakal mengawal semua tuntutan dari PMII Bojonegoro hingga sampai kepada pemerintah pusat.