Sekolah Rakyat di Jombang Sering Didatangi Masyarakat, Berharap Anak Mereka Diterima

Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang, Jatim, hampir setiap hari didatangi para orang tua dengan penuh harap.

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Anggit Puji Widodo
SEKOLAH RAKYAT JOMBANG - Siswa Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, saat menerima materi matrikulasi, Selasa (29/7/2025). Kepala Sekolah Rakyat Jombang, Andik Minarto, mengatakan bahwa hampir setiap hari harus menemui orang tua yang datang dengan penuh harap. Mereka ingin anak-anaknya bisa belajar di sekolah berbasis asrama ini. 

Sementara itu, SKB Mojoagung tetap menjadi rumah sementara bagi anak-anak yang menaruh mimpi besar di sekolah ini.

Rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan Terminal Kargo Tunggorono mulai bergerak.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, kini tengah melakukan pendataan kepemilikan lahan sebelum proses pengadaan resmi berjalan.

Kepala Dinsos Jombang, Hari Purnomo, menyampaikan bahwa koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi langkah awal untuk memastikan status kepemilikan. 

“Kami perlu mengetahui detail siapa saja pemilik tanah, luasannya hingga jenis dokumen kepemilikan yang mereka miliki,” ucap Hari pada Senin (11/8/2025).

Dari identifikasi sementara, jumlah pemilik lahan di sisi selatan terminal barang tersebut mencapai belasan orang. 

Menurut Hari, pola kepemilikannya cukup rumit, karena lahan milik pemerintah dan warga setempat berada dalam posisi selang-seling.

Meski anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 8,8 miliar telah dialokasikan dalam P-APBD 2025, proses belum bisa dimulai, karena masih menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Evaluasi dari provinsi belum selesai, jadi saat ini kami fokus menyiapkan data awal,” Hari melanjutkan.

Selain untuk pembelian tanah, Pemkab Jombang juga menyiapkan Rp 9,1 miliar untuk proses pengurukan lahan. 

Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 17,9 miliar.

Hari menegaskan, bahwa pengadaan baru dapat dilakukan setelah evaluasi P-APBD selesai. 

“Kalau hasil evaluasi sudah turun, barulah kami tindaklanjuti dengan proses pembelian,” pungkasnya. 

Sumber: Surya
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved