Pembahasan P-APBD Jatim 2025 Gagal, Dewan Protes Akibat TAPD Dituding Bawa Program Sendiri

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Suasana rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (25/8/2025) siang mendadak riuh dengan protes sejumlah anggota dewan. 

Sedianya, rapat paripurna itu mengagendakan pembahasan P-APBD Jatim 2025 lewat laporan masing-masing komisi. Namun para anggota dewan ramai-ramai meminta pembatalan paripurna. 

Protes ini dilayangkan melalui interupsi saat paripurna baru dibuka. Mereka protes lantaran berbagai pembahasan anggaran yang dilakukan komisi dengan OPD terkait, dinilai percuma. 

Lantaran hasil pembahasan yang dilakukan mental saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD rapat di Banggar DPRD. 

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Hadi Setiawan termasuk yang melayangkan interupsi. Hadi menegaskan, dewan memiliki fungsi budgeting dan pengawasan. 

Namun saat pembahasan anggaran di komisi malah tidak diakomodir, sehingga ia merasa fungsi tersebut tidak berjalan. Bahkan secara tidak langsung melemahkan fungsi dewan. 

Sehingga Hadi meminta rapat paripurna dibatalkan untuk kembali dilakukan pembahasan anggaran di masing-masing komisi bersama OPD yang menjadi mitra. 

"Jadi mohon maaf, kalau bisa ditunda sampai pembahasan komisi selesai," ujar politisi Partai Golkar yang akrab disapa Cak Hadi ini. 

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono dan turut dihadiri oleh Ketua DPRD, Musyafak Rouf. 

Dari unsur eksekutif, hadir Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak beserta jajaran Pemprov Jawa Timur lainnya. Seusai rapat paripurna, Cak Hadi menjelaskan detail mengenai interupsinya. 

Menurutnya, setiap pembahasan di komisi ia membawa aspirasi dari masyarakat untuk selanjutnya dirumuskan melalui politik anggaran di P-APBD. 

Namun TAPD memiliki rancangan program tersendiri. Sehingga saat anggaran berbeda, maka anggota dewan pun protes. 

Cak Hadi mengatakan, dewan khawatir jika aspirasi masyarakat tidak diakomodir melalui anggaran, berbagai program yang diturunkan menjadi tidak tepat sasaran.

Sehingga yang dirugikan adalah masyarakat, apalagi banyak aspirasi yang ditampung anggota dewan. 

Aspirasi lain muncul dari anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah. Politisi muda ini mengatakan, sejatinya eksekutif dan legislatif harus memiliki harmoni yang baik sebagai unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini sebagaimana ketentuan dalam regulasi yang mengatur tentang pemerintah daerah.