Tanggapi Soal Rencana Aksi 3 September, Gubernur Khofifah: Aku Fokus Kerja

Namun pagi ini ia menyampaikan bahwa ada pihak yang mencoba menggagalkan aksi pada 3 September 2025 tersebut

|
Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Deddy Humana
surya/Fatimatuz Zahro
CEK BERAS - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa blusukan ke Pasar Soponyono, Senin (25/8/2025) untuk memastikan ketersediaan beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tersedia bagi masyarakat. 


SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA – Pertanyaan mengenai rencana aksi 'Rakyat Jawa Timur Menggugat' di depan Gedung Negara Grahadi pada 3 September 2025, juga ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah merespons rencana itu, saat sidak di Pasar Soponyono, Senin (25/8/2025).

“Sudahlah, aku akan kerja kawan-kawan. Aku fokus kerja,” sergah Gubernur Khofifah.

Sebagaimana diberitakan, M Sholeh selaku inisiator aksi, menyerukan dan mengajak masyarakat untuk melakukan aksi besar-besaran di depan Gedung Negara Grahadi.

Bahkan ia sudah mendirikan posko di Taman Apsari di depan Gedung Negara Grahadi sejak tanggal 19 Agustus 2025 yang lalu. Mulai 21 Agustus, pihaknya juga menerima donasi berupa air mineral hingga uang.

Namun pagi ini ia menyampaikan bahwa ada pihak yang mencoba menggagalkan aksi pada 3 September 2025 tersebut.

“Tetapi tiba-tiba Subuh tadi, kita kedatangan tamu antara 50-70 orang dengan naik sepeda motor dan mobil, pakai helm, cuma matanya yang kelihatan ala ninja,” kata Sholeh, Senin (25/8/2025). 

“Mereka mengobrak-abrik, tendanya dirobohkan kemudian dibawa, 50 dus air mineral dibawa, roti dibawa, uang donasi dibawa. Tetapi pada saat anak-anak (yang jaga) dua orang mau video dipegangi, tidak boleh, sampai mereka pergi,” tambahnya.

Sholeh menyebut kalau aksi ini mengingatkan zaman Orde Baru (Orba). Maka ia mengaku tidak akan mundur dan tidak takut. Ia menegaskan bahwa aksi tetap akan digelar sesuai tiga tuntutan yang disuarakan lewat media sosial.

Tiga tuntutan itu, pertama meminta Khofifah untuk menghapusan pajak dan tunggakan pajak kendaraan bermotor seperti yang berlaku di Jawa Barat, baik roda dua maupun roda empat.

Kedua, usut tuntas dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim triliunan rupiah yang diduga melibatkan Gubernur Jatim. Dan ketiga, hapus pungli-pungli di SMA/SMK Negeri di Jawa Timur. ****

 

Sumber: Surya
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved