Tol Probowangi Rusak Ribuan Pohon, Aktivis Lingkungan Probolinggo Protes Lewat Kibaran Merah Putih

SURYA.CO.ID, PROBOLINGGO - Dampak dari pelaksanaan proyek strategi nasional (PSN) tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) yang dirasakan masyarakat, adalah kerusakan lingkungan.

Pada momentum menjelang HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2025, sejumlah aktivis lingkungan dan forester yang tergabung dalam koalisi Masyarakat Sae Patenang, melancarkan aksi protes secara heroik.

Mereka mengibarkan bendera Merah Putih dan menggelar upacara di lokasi timbunan material tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) di perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Situbondo, Sabtu (16/8/2025) lalu.

Hutan perbatasan Kecamatan Paiton Probolinggo dan Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan Situbondo menjadi lokasi pengibaran Merah Putih.

Mereka mengibarkan Merah Putih sebagai protes terhadap pelaksana PSN yang dinilai mengabaikan beberapa kebijakan.

Koordinator Sae Patenang, Syarful Anam menjelaskan, pengibaran bendera ini merupakan bentuk semangat hari kemerdekaan. Namun semangat itu dicederai dengan pelaksanaan PSN yang telah melanggar perizinan dan semena-mena.

Syarful membeberkan, pelanggaran terjadi di lokasi apel pengibaran bendera yang merupakan kegiatan ilegal karena di luar dari ketentuan perizinan. Bahkan timbunan materialnya telah merusak ribuan pepohonan hutan.

"Karenanya, hari ini kita berdiri di atas lahan yang menjadi dampak kegiatan ilegal, kami meminta pertanggungjawaban dari pihak Jasa Marga selaku pelaksana. Momentum ini bukan hanya menyambut kemerdekaan, tetapi protes kami sebagai anak daerah yang miris dengan PSN ini," kata Syarful.

Selain merusak lingkungan, lanjut Syarful, PSN tersebut juga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat daerah sekitar.

Salah satu contohnya tidak memberikan kesempatan kepada warga lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

"Ini sangat berbanding terbalik dengan proyek nasional seperti PLTU yang justru memberikan kontribusi. Salah satunya pemberian CSR dan malah berani mengeluarkan biaya banyak untuk merawat lingkungan dan pembangunan daerah meski tidak menyeluruh," tutur Syarful.

"BUMN ini harus bertanggung jawab dan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa BUMN sebaiknya diajari berahlakul karimah yang benar. Saya siap memberikan semua bukti yang menjadi pelanggaran mereka. Sebab, sebelumnya kami sudah melakukan mapping dan kajian," imbuhnya.

Asisten Perhutani KPH Kabuaran Probolinggo, Mahludin mengatakan, sejatinya proyek tol yang melewati hutan setempat itu sudah mendapatkan izin. Namun di beberapa lokasi diperluas secara sepihak, seperti menjadi lokasi penimbunan material proyek.

"Ada lebih dari 1 hektare hutan yang menjadi tempat penimbunan atau pembuangan material, otomatis ada puluhan ribu pohon, seperti pohon jati, mangoni dan yang lainnya tertimbun," tutur Mahludin.

Ia menambahkan, pihaknya sudah kerap kali memberikan teguran dan berkoordinasi kepada pihak terkait ketika materialnya berada di luar batas perizinan. "Namun tetap saja rambu-rambu batas yang telah disepakati tidak diperhatikan," pungkasnya. *****