Ada Defisit Rp 449 Miliar, KUA-PPAS 2026 Pasuruan Fokus Hilirisasi dan Angkat Produktivitas UMKM

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Wakil Bupati Pasuruan, HM Shobih Asrori menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Jumat (15/8/2025).

“Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 dan sudah sinkron dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026,” kata Gus Shobih saat membuka sambutan.

Disampaikan Gus Shobih, penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial.

“Kebijakan anggaran ini berdasarkan money follows program, dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekadar karena tugas fungsi perangkat daerah,” terangnya.

Menurutnya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2026 adalah “Hilirisasi Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro Melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.

Ada tiga program yang masuk dalam skala prioritas pembangunan, meliputi Hilirisasi yang berfokus pada pengolahan hasil pertanian dan potensi daerah lainnya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Selanjutnya, peningkatan  produktivitas dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor unggulan daerah agar memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

Terakhir, adalah integrasi dan kolaborasi yaitu dengan membangun sinergitas antar berbagai sektor dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih komprehensif.

“Plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2026, adalah pendapatan daerah pada rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 3,499 triliun sekian,” sambungnya. 

Plafon itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp 1,129 triliun sekian. Rinciannya dari Pajak daerah Rp 653 miliar sekian, retribusi daerah Rp 463 miliar sekian, dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 4,9 miliar sekian, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 8,4 miliar. 

Sedangkan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 2,369 triliun sekian. Itu terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, rinciannya pendapatan transfer pemerintah pusat pada rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 ditargetkan Rp 2,2 triliun dan Pendapatan transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp157 miliar.

“Berdasarkan kerangka awal kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan, maka jumlah pendanaan sementara yang direncanakan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 3,9 triliun sekian,” ujarnya.

Anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp 2,7 triliun, Belanja modal sebesar Rp 478 miliar, Belanja tidak terduga sebesar Rp 30 miliar dan Belanja transfer Rp 726 miliar sekian.

Belanja operasi dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai (gaji dan tunjangan pegawai), belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Penganggaran belanja pegawai Rp 1,6 triliun sekian yang digunakan untuk gaji kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, ASN (PNS dan PPPK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penganggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 946 miliar, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penganggaran pemberian hibah direncanakan Rp 90 miliar sekian, dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Penganggaran pemberian bantuan sosial sebesar Rp 1,9 miliar sekian diperuntukkan kepada kelompok anggota masyarakat secara selektif, tidak terus menerus atau tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

Untuk belanja modal direncanakan sebesar Rp 478 miliar. Proyeksi itu bisa dipergunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang terdiri dari Belanja modal pengadaan tanah direncanakan sebesar Rp14,9 miliar sekian.

Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp 125 miliar sekian. Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp 220 miliar sekian. 

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp 116 miliar. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp 119 juta dan Belanja modal aset lainnya sebesar Rp 200 juta.

Penganggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 30 miliar yang dipergunakan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Penganggaran belanja transfer sebesar Rp 726 miliar.

Itu terdiri dari Belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp 68 miliar sekian, dan Belanja bantuan keuangan direncanakan Rp 658 miliar sekian. Pada rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, defisit direncanakan sebesar Rp 449 miliar sekian.

Pembiayaan daerah pada perkiraan penerimaan pembiayaan direncanakan Rp 452 miliar sekian yang diasumsikan berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp 3,5 miliar diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat. Sehingga pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit direncanakan Rp 449 miliar sekian.

“Dalam proses pembahasan berikutnya kami berharap semua pihak dapat bekerja sama sehingga dapat diselesaikan sesuai jadwal dan memperoleh hasil yang terbaik demi terwujudnya kemaslahatan di Kabupaten Pasuruan,” sambungnya.

Gus Shobih menyampaikan terima kasih atas segala atensi dan partisipasi dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Ia  juga memohon maaf apabila dalam penyampaian pengantar ada kesalahan, kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menerangkan, selanjutnya pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2026 dilanjutkan dalam tingkat pembicaraan antara Komisi dan Mitra Kerja Komisi yang hasilnya akan dibahas DPRD sesuai jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah. *****