Anggota Komisi E DPRD Jatim Rasiyo: Pemerataan dan Peningkatan Pendidikan Tanggung Jawab Bersama

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo, menegaskan pemerataan hingga peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: irwan sy
YouTube Harian Surya
PEMERATAAN PENDIDIKAN - Anggota Komisi E DPRD Jatim Rasiyo saat hadir dalam Podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat di Studio TribunJatim Network belum lama ini. Rasiyo berbicara tentang pemerataan hingga peningkatan kualitas pendidikan yang harus berjalan beriringan. 

SURYA.co.id, SURABAYA - Anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo, menegaskan pemerataan hingga peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan.

Rasiyo mengatakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan itu untuk menciptakan generasi muda Jawa Timur yang siap bersaing di kancah global.

Sebab itu, komitmen kuat seluruh pihak sangat dibutuhkan agar pendidikan yang adil dan berkualitas dapat terwujud.

Rasiyo yang memiliki karier panjang di Pemprov Jatim sekaligus Sekdaprov Jatim ini memahami betul bagaimana kondisi pendidikan.

"Alhamdulillah, Jawa Timur di bidang pendidikan sangat luar biasa," kata Rasiyo saat hadir dalam Podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat seperti dikutip Selasa (7/10/2025).

Salah satu program yang dilakukan Pemprov adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Ini bahkan dilakukan sebelum adanya program dari pemerintah pusat.

Menurut Rasiyo, program ini bisa dianggap sebagai gagasan yang pertama dilakukan dari Jawa Timur.

"Artinya memang pemerintah memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap pentingnya pendidikan yang kita kita lakukan bersama ini," ucap Rasiyo yang merupakan politisi Partai Demokrat ini dalam podcast yang berlangsung di Studio TribunJatim Network.

Meskipun demikian, Rasiyo menegaskan penyelenggaraan pendidikan tidak sepenuhnya menjadi tugas pemerintah daerah.

Ia mengatakan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota.

Peran pemerintah pusat disinggung karena memang berperan dalam dana Bantuan Operasional Sekolah dari SD hingga SMA.

Sementara daerah mengucurkan dana BOPDA sesuai kewenangan masing-masing.

"Ini saya kira luar biasa untuk Jawa Timur," jelas Rasiyo.

Ia menilai saat ini sudah banyak akses pendidikan yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Misalnya, untuk kategori keluarga miskin ekstrem saat ini sudah ada Sekolah Rakyat.

Program yang digagas oleh pemerintah pusat ini salah satunya juga untuk memperluas akses pendidikan kepada warga.

Menurut Rasiyo, sebetulnya tak ada alasan untuk tidak mengenyam pendidikan saat ini.

Tinggal bagaimana dorongan dari para orang tua untuk menyekolahkan anak.

Pendidikan merupakan kewajiban mendasar guna meningkatkan kualitas SDM di masa mendatang, termasuk juga untuk memutus mata rantai kemiskinan.

"Memperoleh ilmu harus dengan pendidikan dan lain sebagainya. Makanya jangan sampai dia tidak sekolah," terangnya. 

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved